Prabowo Subianto Berkisah Tentang Peristiwa 98, Mengaku Mendukung Reformasi

Suara Denpasar - Prabowo Subianto akhirnya membuka suara soal peristiwa 98. Karena sejak peristiwa yang menghilangkan sejumlah aktivis saat itu, tuduhan sebagai penculik mulai dialamatkan kepadanya.

Padahal berdasarkan cerita yang disampaikan dalam pidato virtual saat Musyawarah Besar Aktivis 98 Indonesia di Bali, Prabowo Subianto mengaku memang ketika gejolak 98 dia berada dalam rezim, tetapi justru dia adalah salah satu yang mengusulkan agar adanya reformasi. 

"Tapi, nah ini yang banyak tidak tahu, tapi suatu saat sejarah yang akan membenarkan bahwa saya bagian dari perwira-perwira muda di dalam TNI yang memegang peran penting yang dalam hati dan praktek juga kita mendukung reformasi," ujar Prabowo Subianto saat memberikan sambutan melalui zoom meeting pada Mubes Aktivis 98 Indonesia tersebut, Sabtu (14/10/2023).

"Saya termasuk perwira yang sejak dini menganjurkan bahwa TNI keluar dari politik. Saya di dalam rezim yang menganut dan menganjurkan prinsip supremasi sipil. Saya di dalam rezim yang terus menganjurkan perlunya reformasi politik," sambungnya. 

Menurutnya bahwa setiap bangsa harus dan pasti mengalami pasang dan surut ada saat-saat penuh cobaan, gangguan dan tantangan. Tahun 98, kata dia, merupakan salah satu bagian sejarah bangsa Indonesia. Tahun 98 merupakan suatu masa peralihan dari satu masa ke masa yang lain. 

"Dari satu sistem politik ke suatu sistem politik yang lain dan tahun 98 kita kenal dan kita kenang sebagai masa reformasi. Yaitu suatu sistem politik negara yang diharap bisa direformasi lagi ke suatu sistem yang lebih demokratis, lebih berkeadilan dan memiliki tuntutan-tuntutan suatu masyarakat Madani," ujarnya.

Prabowo mengakui bahwa perjuangan aktivis 98 yang membawa dampak yang sangat besar. Yaitu suatu sistem pemerintahan yang lebih demokratis.

"Harapan dan kebutuhan reformasi menjadi sesuatu keinginan untuk lebih demokratis dan lebih bebas dan lebih penuh dengan hak-hak warga negara. Terutama hak asasi dan hak-hak sipil tentunya harus datang dengan suatu ongkos," tandasnya.(Rizal/*)