Depok.suara.com - Presiden China Xi Jinping menyinggung mengenai perkembangan agama Islam dalam kunjungannya ke Daerah Otonomi Xinjiang yang mayoritas penduduknya berlatar belakang etnis minoritas Muslim Uighur.
"Kami menjunjung tinggi prinsip perkembangan Islam dalam konteks dan memberikan bimbingan secara aktif untuk mengadaptasikan agama dengan masyarakat sosialis," kata pemimpin tertinggi Partai Komunis China (CPC) itu sebagaimana rilis yang dikirimkan Kementerian Luar Negeri China (MFA), Minggu (17/7/2022) malam.
Sebelumnya Xi melakukan kunjungan kerja selama empat hari ke Xinjiang pada 12-15 Juli 2022. Kunjungan terakhir Xi ke daerah yang berbatasan langsung dengan Mongolia, Rusia, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan, dan India itu pada 2014.
Xi menginstruksikan adanya peningkatan kemampuan dalam mengatur urusan agama guna memastikan perkembangan di bidang keagamaan berjalan dengan stabil.
"Kami harus bisa melatih tim dari partai dan pejabat pemerintah yang ahli Marxisme namun bisa memahami persoalan agama, akrab dengan urusan agama, dan berkompeten dalam keterlibatan dan pembinaan tokoh agama sehingga dapat diandalkan secara politis dan berakhlak mulia," katanya.
Dengan begitu, lanjut dia, figur tersebut dapat berperan aktif saat-saat kritis, mampu membina para peneliti agama yang memiliki prestasi akademik, berpandangan Marxisme terhadap isu-isu keagamaan, dan mampu berinovasi.
"Kami harus bisa memastikan terpenuhinya tuntutan para penganut agama dan menggalang mereka berada di dalam naungan partai dan pemerintahan," kata Xi menambahkan.
Dunia internasional menyoroti Xinjiang terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Beijing terhadap Uighur.
Namun Beijing membantahnya dengan dalih sebagai upaya deradikalisasi dan de-ekstremisasi bernuansa agama karena Xinjiang memiliki catatan berbagai peristiwa terorisme dan separatisme.
Baca Juga: Sempat Dikira Desta, Comeback Sheila On 7 di Jogja VW Festival Gandeng Drummer Bounty Ramdhan
Dunia internasional menyoroti Xinjiang terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Beijing terhadap Uighur.
Namun Beijing membantahnya dengan dalih sebagai upaya deradikalisasi dan de-ekstremisasi bernuansa agama karena Xinjiang memiliki catatan berbagai peristiwa terorisme dan separatisme.
