Kapolri Terima Permohonan Banding Ferdy Sambo, Apa Presiden Jokowi Akan Turun Tangan?

Depok.suara.com - Sidang banding yang diajukan oleh Irjen Pol. Ferdy Sambo terkait dengan putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PDTH Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dikabulkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Karena itu muncul pertanyaan publik terkait peran campur tangan Presiden Jokowi dalam membatalkan permohonan banding tersebut.

Meski sebelumnya telah menghasilkan putusan PDTH kepada Sambo pada sidang KKEP yang digelar beberapa waktu yang lalu, Kadiv Humas Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa sidang banding ini terdapat perbedaan.

Menurut Dedi, perbedaan tersebut bersifat layaknya seperti rapat internal Polri untuk memberikan keputusan secara kolektif kolegial terkait nasib Sambo.

"Sidang banding sifatnya hanya rapat, kemudian hasil rapat itu nanti memutuskan kolektif kolegial apa keputusannya menolak atau menerima nanti kita tunggu," kata Dedi kepada wartawan, Kamis (15/9/2022).

Polri siapkan sidang banding Sambo pekan depan

Sidang banding tersebut rencananya akan digelar pekan depan setelah Kapolri menerima permohonan banding dari Sambo.

"Untuk pelaksanaan sidang banding itu nanti akan dilaksanakan minggu depan terkait pernyataan banding yang dilakukan oleh Irjen FS," lanjut Dedi.

Jajaran pemimpin sidang: Ada sosok Jenderal Bintang Tiga

Sidang banding tersebut juga menghadirkan beberapa tokoh penting di institusi kepolisian yang akan memimpin jalannya sidang. Salah satu yang kini terungkap sebagai pemimpin sidang yakni sosok jenderal bintang tiga alias Komisaris Jenderal Polisi.

Mahfud MD: Jika diterima, Jokowi dapat turun tangan via Keppres

Lantas, apakah Presiden Jokowi dapat turun tangan dalam sidang banding yang diajukan Sambo?

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dapat membuat Keputusan Presiden melalui usulan Kapolri untuk membatalkan banding tersebut meski kini sudah diterima.

"Nanti kalau putusan banding menolak maka Kapolri mengusulkan kepada presiden untuk membuat Keppres pemberhentian. Itu bisa cepat," kata Mahfud saat dihubungi, Jumat (26/8/2022).

Eks Kabareskrim nilai upaya banding Sambo sia-sia