Depok.suara.com, Terkait banyaknya institusi pusat maupun daerah yang yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi sorotan dalam Uji Kepatutan dan Kelayakan kepada calon Anggota BPK yang digelar Komisi XI DPR RI, pasalnya, dengan banyaknya predikat yersebut masih banyak pejabat di institusi tersebut yang tersangkut kasus korupsi.
Anggota Komisi XI DPR RI Didi Irawadi mengatakan bahwa dirinya meminta penjelasan terkait banyaknya institusi pusat maupun daerah yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun masih pejabat di lingkungan institusi tersebut terkena kasus korupsi.
"Audit dari BPK itu banyak yang raih WTP. Tetapi, dalam kenyataannya kita menemukan cukup banyak kepala daerah atau dari instansi pusat yang kemudian terjadi kasus korupsi ditangkap oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Bagaimana pandangan saudara mengenai hal ini?" tanya Didi Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2022) seperti dilansir laman resmi DPR RI.
Lebih lanjut Didi menuturkan, ini menyangkut kredibilitas lembaga yang memiliki peran dan posisi sentral dalam konstitusi untuk mengaudit keuangan lembaga-lembaga negara.
Sehingga, ia mempertanyakan hasil audit BPK jika banyak pejabat di lingkungan institusi tersebut tertangkap kasus korupsi.
"Saya kira hingga hari ini sudah cukup mengganggu menyangkut integritas dan kredibilitas dari lembaga yang memiliki kewenangan dan posisinya di konstitusi seperti BPK ini," tuturnya.
Sebagai informasi, WTP adalah opini audit tertinggi dari BPK terhadap laporan pengelolaan anggaran di Lembaga atau Kementerian.
Namun, WTP tidak menjamin lembaga tersebut bersih dari kasus korupsi atau suap.
Baca Juga: Australia, Jadi Salah Satu Negara yang Ikut Uji Coba Kerja Empat Hari Seminggu
