Depok.suara.com, Terkait soal sistem proposional terbuka dan tertutup dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif di tahun 2024 yang masih menjadi perdebatan hingga hal tersebut hingga kini masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK), Ketua Umum Gema Perjuangan Maharani Nusantara (GPMN) Daddy Palgunadi mengatakan bahwa hal tersebut masih menjadi polemik dan belum dapat diperkirakan apa putusan dari MK nantinya.
Namun demikian, kata Dadi, sejak berlakunya sistem proposional terbuka di setiap Pemilu hingga saat ini yang terlihat hanya menciptakan sebuah rezim baru, yaitu Rezim Popularitas.
Menurut Dadi, dengan adanya sistem popularitas mau tidak mau partai mendorong kadernya untuk meraih popularitas dan untuk mencapai itu butuh cost sangat besar, jadi hanya kalangan mampu saja yang kemungkinan besar mungkin yang dapat masuk di panggung popularitas.
Sementara, Kader kader partai yang berjuang dari nol yang bermodalkan idealisme dan semangat makin kecil peluangnya untuk memenangkan kontestasi
"Jadi dengan kata lain hanya orang memiliki modal popularitas dan " Ongkos" yang mendapat peluang lebih besar dalam panggung tersebut," ujarnya kepada depok. suara.com.
"Dan rakyat makin sulit mendapatkan wakil wakil rakyat pro pada rakyat karena akhirnya partai lebih orientasi kepada calon calon yang bermodal dan juga populer bukan hasil gemblengan atau kaderisasi yang panjang di sebuah partai politik," sambungnya.
Selain itu, Rezim Popularitas ini juga Kata Dadi, saat ini menjadi tren dalam pemilihan kandidat Calon Presiden yang akhirnya menimbulkan high cost politic.
“Seharusnya berfokus pada gagasan yang ditawarkan oleh para kandidat Capres, ketimbang berpatokan pada tingkat popularitasnya saja," kata Dadi.
Tawaran gagasan ini, kaya Dadi, adalah ukuran dalam menilai seorang kandidat Capres apakah dia layak untuk dipilih dan dapat membawa kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik.
Baca Juga: Perawatan Kecantikan Kini Makin Terjangkau, Botox dan Suntik Filler Jadi Prosedur Paling Diminati?
"Disini kita memilih pemimpin berdasarkan kualitasnya, bukan hanya pada popularitasnya semata,” tuturnya.
Dalam sebuah kegiatan diskusi publik Menuju 25 Tahun Reformasi 1998 dengan tema “Bacapres Dalam Pusaran Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN)” yang digelar oleh Konsolidasi Demokrasi Aktivis ’98, pada Kamis (16/2/2023) di Sekretariat Jokowi Mania (Joman) di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Daddy mengatakan bahwa akibat high cost politik inilah yang dapat mendorong perilaku koruptif. Bayangkan, untuk meningkatkan popularitas dibutuhkan biaya politik yang tidak sedikit.
"Orientasi pada peningkatan popularitas Capres akan memunculkan program-program yang masif dan berkesinambungan. Tentu ini fenomena yang wajar," katanya.
Namun, ketika kita berbicara soal sistem proposional tertutup juga tidak semua kalangan sependapat, pastinya ada plus minus dari kedua sistem tersebut.
Hanya saja, lanjut Dadi, jika sistem proposional tertutup yang akan diterapkan dalam Pemilu 2024 mendatang pastinya high cost politic karena semuanya akan kembali kepada mekanisme masing partai politik untuk menentukan calon dari mulai legislatif hingga calon presiden.
