Suara.com - Anisa Bahar dan adiknya, Dewinta Bahar bersama pekerja hiburan lainnya berdemo di depan kantor DPRD DKI Jakarta. Mengatasnamakan Srikandi Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB), mereka menggeruduk kantor DPRD DKI Jakarta Senin (5/10/2020) siang.
Massa menyampaikan aspirasi atas keberatannya soal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dewinta Bahar selaku ketua IB pun menyampaikan protesnya di depan komisi A F-Golkar DPRD DKI, Jamaludin, di ruang rapat Komisi A, Gedung DPRD.
"Kami ingin bisa dibuka PSBB karena bagaimanapun, kami, saya, dan teman-teman pekerja seni, banyak dari teman-teman yang ngeluh karena mereka ada penyanyi live music, pekerja malam," kata Dewinta Bahar di gedung DPRD, Senin (5/10/2020).
Dewinta Bahar mengaku sangat menderita karena mata pencahariannya ditutup. Ia juga mewakili suara para pekerja hiburan lainnya.
"Mereka sangat menderita karena semenjak PSBB ini diberlakukan kembali mereka nggak bekerja, mereka menderita dan sangat menangis Pak," lanjutnya.
Dewinta Bahar pun juga mencurahkan statusnya yang seorang janda. Bahwa berat baginya menafkahi anak-anaknya.
"Jadi kami terutama saya, perempuan dan menghidupi beberapa anak saya. Juga seorang single parent, berat banget pak, semenjak ada PSBB ini sepi benar pak," tuturnya.
Sebelumnya, Anisa dan Dewinta Bahar tampak berdemo dengan massa lainnya. Meski memakai masker, mereka tampak berkerumun tak memedulikan jarak untuk protesnya.
Anisa Bahar dan Dewinta Bahar terlihat di barikade depan memakai seragam Srikandi Pekat IB berwarna hitam. Keduanya turut membentangkan poster.
Baca Juga: Anisa Bahar Demo Anies Baswedan, Minta Hiburan Malam Diizinkan Lagi
Anisa Bahar diketahui sebagai Penasihat Srikandi Pekat IB. Sementara Dewinta Bahar sebagai Ketua Umum Srikandi Pekat IB.
"Kami minta PSBB dibuka, kembali ke new normal buka tempat hiburan malam. Kita minta DPRD DKI keluarkan hak angket. Banyak rakyat Jakarta nggak makan siang akibat DKI nggak berikan solusi terbaik," kata salah satu orator.
Massa juga menyindir Pilkada 2020 yang tetap diselenggarakan. Mereka mengecam Pilkada yang berjalan sementara mata pencaharian mereka ditutup.
Mereka pun mengancam agar Pilkada tak mengundang mereka saat kampanye. Mereka juga mengancam akan membawa massa lebih besar jika tuntutannya tak dipenuhi.
"Awas pilkada sampai nanggap dangdut, kami turun massa kita semuanya. Pilkada ada dangdut, kita juga harus kerja," teriak mereka lagi.
