Suara.com - Aduan Inul Daratista soal kenaikan pajak hiburan sekitar 40-70 persen akhirnya didengarkan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno.
Inul Daratista dan Sandiaga Uno mengobrol dengan Sandiaga Uno lewat video call dalam acara yang dibawakan Hotman Paris, baru-baru ini.
Sang menteri rupanya tidak terlalu setuju dengan kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburan yang disebut Inul Daratista bisa membuat para pengusaha sepertinya menjerit.
Kendati demikian, Sandiaga Uno tak bisa berbuat apa-apa. Hal ini membuat Inul Daratista terus mencecar Menparekraf tersebut.
"Pak mohon maaf nih Pak, saya potong nih Pak Sandi," ujar Inul Daratista, mengutip dari video unggahan akun TikTok @pakertekw1.
"Artinya, kita kan menunggu nih pak, tapi kan aturan harus segera ditetapkan. Ini kita menunggu MK (Mahkamah Konstitusi) ketok palu atau kita hold dulu ini," kata pemilik rumah karaoke Inul Vizta ini melanjutkan.
Pedangdut asal Jawa Timur itu terus mencecar Sandiaga Uno, meminta kejelasan tentang pajak hiburan yang dinaikkan.
"Enggak usah bayar dulu atau gimana? Saya masih belum tahu ini jawabannya Bapak Sandi. Karena kan pembayaran untuk Januari harus segera masuk di Februari, Pak," imbuh istri Adam Suseno ini.
"Ini kita bayar 25 persen yang kemarin, yang kami sudah mau modyar (mati), Pak. Atau pakai aturan yang baru, nih? Ini kita masih tanda tanya nih, Pak," imbuhnya.
Baca Juga: Berjuang Lawan Kenaikan Pajak Hiburan, Inul Daratista: Mohon Pak Jokowi Dengarkan Kami
Inul Daratista merasa selama ini mereka digantung oleh kebijakan pemerintah. Inul juga meminta solusi.
"Karena surat untuk bayar kenaikan pajak itu sudah turun di perusahaan saya, Pak. Nah kita digantung nih pak. Saya pengin kejelasannya nih, Pak," ucapnya.
"Karena karaoke saya kan sepi, kalau naik 40 persen aja kita udah, Bapak tahu sendiri ya. Nah ini gimana ya solusinya, Pak," imbuh Inul Daratista terus mencecar.
Entah solusi atau bukan, Sandiaga Uno hanya menganjurkan agar Inul Daratista mengajukan keringanan atau pengecualian pada pemerintah daerah setempat.
"Nanti kita akan fasilitasi, di mana pemerintah daerah juga tidak memiliki keinginan untuk mematikan usaha yang selama ini memberikan pendapatan bagi daerah," ungkap Sandiaga Uno.
"Dan kita sudah pastikan kewenangan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota ini kita akan fasilitasi, karena ujungnya, ya kita harus memberikan keberpihakan kepada para pengusaha," tutur Inul Daratista.
