Fitri Salhuteru Perangi Konten Skincare yang Disalahgunakan: Ada BPOM dan Dilarang Undang-Undang

Suara.com - Fitri Salhuteru ikut menabuh genderang perang terhadap para influencer kecantikan yang membuat konten ulasan negatif terhadap beberapa produk skincare lokal. Di mata Fitri, konten-konten semacam itu sama sekali tidak ada manfaatnya.

"Saya boleh ya, sebagai konsumen juga. Kalau mereka menggunakan Undang-Undang Konsumen, katanya boleh konsumen me-review, saya juga konsumen dan saya tidak merasa tertolong juga sama mereka," ujar Fitri Salhuteru di kawasan BSD, Tangerang, Senin (10/2/2025).

Ditambah lagi, kini muncul dugaan bahwa konten ulasan negatif terhadap produk skincare tertentu cuma kedok dari praktek pemerasan untuk persaingan bisnis tidak sehat.

"Kalau ini terbukti memang ada unsur pemerasan di dalamnya, berapa juta orang yang sudah dibohongin? Yang katanya untuk kepentingan masyarakat, ternyata untuk kepentingan kantongnya sendiri. Kan zalim itu," kata Fitri Salhuteru.

Segala bentuk dugaan kecurangan yang bertujuan mematikan saingan bisnis harus diberantas. Sebagai salah satu pelaku industri kecantikan juga, Fitri Salhuteru mengajak kolega-koleganya untuk berani melawan.

"Kita nggak boleh kalah dengan oknum-oknum atau penjahat-penjahat yang hanya ingin menguntungkan diri sendiri, dengan dalil melindungi rakyat," tutur Fitri Salhuteru.

Tanpa ada ulasan skincare dari para influencer sekalipun, sejak dulu pemerintah sudah menyediakan lembaga bernama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengawasi peredaran produk yang diduga menyalahi aturan.

Daripada membuat ulasan sendiri yang berujung kegaduhan publik, ada baiknya konsumen yang menemukan kejanggalan dari produk yang beredar di masyarakat untuk langsung melaporkan temuan mereka ke BPOM.

"Sudah ada kok dari BPOM. Jangan dulu bilang kerja BPOM lama. Dicoba dulu, ketika kalian kasih penemuan-penemuan yang diduga memang melanggar aturan. Nanti kalau sudah ada buktinya, baru boleh kalian ngomong begitu," harap Fitri Salhuteru.

Aturan yang berlaku di Indonesia pun juga dirasa sudah sangat jelas oleh Fitri Salhuteru. Hanya BPOM yang berhak menentukan apakah sebuah produk layak edar atau tidak.

"Sesuai undang-undang, itu dilarang. Bukan BPOM ya yang melarang, undang-undang yang melarang," tegas Fitri Salhuteru.