REGIONAL:
Suara.com - Bupati Indramayu Lucky Hakim kembali ramai menjadi pemberitaan. Kali ini terkait dengan hilangnya 196 mobil dinas yang berada di wilayahnya.
Menurut Lucky Hakim, hilangnya 196 mobil dinas berpotensi merugikan negara hingga Rp60 miliar.
Hilangnya 196 mobil dinas di Indramayu diketahui setelah Lucky Hakim melakukan apel di Sport Center Indramayu, pada Selasa (29/4/2025) pagi.
Apel yang sejatinya bertujuan untuk merapikan data aset Pemda Indramayu malah berubah menjadi momentum terbongkaranya persoalan yang selama ini terpendam.
Apel itu sendiri dipimpin langsung oleh Lucky Hakim. Dari total 1.066 kendaraan roda empat yang tercatat milik Pemerintah Kabupaten Indramayu, 196 mobil berstatu "tidak jelas" dan diduga hilang, tidak terurus, atau mungkin digunakan di luar jalur resmi.
Situasi ini memicu keprihatinan mendalam, sekaligus menguak potensi kelalaian sistemik dalam pengelolaan aset negara.
"Asumsikan saja, satu mobil harganya Rp300 juta, yang hilang ada hampir 200 mobil. Ini Kita bicara potensi kerugian negara hampir Rp60 miliar jika raibnya kendaraan-kendaraan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan," kata Lucky Hakim kepada wartawan.
Menurut Lucky Hakim, ini menjadi kabar buruk dan rakyat harus mengetahui informasi ini. Karena kendaraan
Lebih lanjut, Lucky juga menegaskan bahwa rakyat berhak mengetahui keberadaan tersebut, karena dibeli dari uang rakyat.
"Ini bukan sekadar angka 196 mobil. Ini uang rakyat. Dan rakyat berhak tahu ke mana mobil-mobil itu pergi," ujar Lucky kesal.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu, melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Inspektorat, sejak 29 April 2025 tengah menjalankan operasi pencarian besar-besaran.
Penelusuran administratif hingga investigasi lapangan akan dilakukan, guna menyingkap nasib ratusan kendaraan tersebut.
Menurut Lucky Hakim, bukan sekadar akan memberikan sanksi tegas bagi siapa pun yang terbukti lalai, atau menyalahgunakan kendaraan milik daerah, Lucky juga akan berkordinasi dengan pihak Kejaksaan.
"Kita tidak main-main. Aset ini harus jelas keberadaannya, harus kembali, atau pihak yang bertanggung jawab harus menghadapi konsekuensinya karena saya akan berkordinasi dengan kejaksaan dan tidak menutup kemungkinan akan melapor," ucapnya.
Di tengah desakan transparansi dan tuntutan akuntabilitas publik, Pemkab Indramayu mengakui bahwa tata kelola aset masih menjadi pekerjaan rumah besar.
TERPOPULER
