Susi Pudjiastuti: Perusahaan Negara Boleh Rusak Laut Milik Negara?

Suara.com - Eks Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti ikut menaruh perhatian terhadap dampak kerusakan alam imbas penambangan nikel di Raja Ampat.

Apalagi setelah mengetahui peran PT Antam di balik proyek penambangan tersebut, Susi Pudjiastuti tak tahan untuk tidak melayangkan kritik.

"Terus karena perusahaan milik negara, boleh merusak laut milik negara?" tanya Susi di unggahan akun X pribadinya, Sabtu, 7 Juni 2025.

Susi Pudjiastuti, yang pernah berjuang sekuat tenaga menjaga ekosistem dan kedaulatan laut RI, tegas meminta Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, untuk menyudahi pertambangan nikel di Raja Ampat.

Bahlil Lahadalia, yang mengaku belum bergabung dengan pemerintahan saat izin penambangan terbit di 2017, dituntut Susi Pudjiastuti untuk berani mengambil tindakan tegas.

"Sekarang sudah (masuk kabinet), ayo segera hentikan!" seru Susi di unggahan X lain.

Raja Ampat adalah salah satu destinasi wisata Indonesia yang juga berpotensi mengangkat perekonomian negara.

Susi Pudjiastuti pun berharap, pemerintah kali ini mau mendengar suara rakyat yang mendukung pencabutan izin tambang nikel di Raja Ampat.

"Ternyata ada empat lagi perusahaan tambang swasta. Kalau perusahaan swasta dan perusahaan negara boleh merusak lingkungan Raja Ampat yang sudah diakui dunia keindahannya, kenapa rakyat tidak boleh menjaga keindahannya?" tanya Susi.

Susi Pudjiastuti bahkan ikut memohon ke Presiden Prabowo Subianto untuk menyudahi kegiatan penambangan di Raja Ampat, yang kabarnya juga sudah mulai mencemari ekosistem laut di sekitar lokasi.

"Pak Presiden @prabowo, mohon dengan sangat hentikan semua penambangan di sekitar Raja Ampat," pinta Susi.

Cerita kerusakan alam Raja Ampat pertama dibagikan oleh organisasi pemerhati lingkungan Greenpeace, lewat sebuah unggahan di akun Instagram mereka baru-baru ini.

"The Last Paradise. Satu per satu keindahan alam Indonesia dirusak dan dihancurkan, hanya demi kepentingan sesaat dan golongan oligarki serakah," keluh Greenpeace dalam keterangan unggahannya.

Sebelum masuk ke Raja Ampat, pertambangan nikel yang jadi bagian program hilirisasi disebut Greenpeace sudah meninggalkan kerusakan di berbagai tempat.

"Hilirisasi nikel, yang digadang-gadang sebagai jalan menuju energi bersih, telah meninggalkan jejak kehancuran di berbagai tempat, dari Sulawesi hingga Maluku," papar Greenpeace.

Ada andil PT Antam di balik praktek pertambangan nikel yang menimbulkan kerusakan alam di wilayah Raja Ampat.

Dengan demikian, Greenpeace menuntut pemerintah mengambil sikap untuk mencegah kerusakan alam lebih parah di Raja Ampat.

"Pemerintah harus bertanggung jawab atas kehancuran alam yang semakin hari semakin marak terjadi," tegas Greenpeace.

Unggahan Greenpeace pun viral dan membuat banyak pihak ikut bersuara tentang kerusakan alam Raja Ampat imbas pertambangan nikel, termasuk dari kalangan artis.

Darius Sinathrya, Denny Sumargo hingga Ernest Prakasa adalah sebagian artis yang ikut menyuarakan kekecewaan mereka atas kegagalan pemerintah melindungi keindahan alam Raja Ampat.

Sama seperti Susi Pudjiastuti, Denny Sumargo dalam unggahannya di Instagram juga memohon kepada Prabowo Subianto untuk menutup tambang nikel di sana.

"Saya memohon dengan sangat kepada pak Prabowo, mewakilkan diri saya dan aspirasi masyarakat Papua. Tolong ditinjau kembali kebijakan untuk pengolahan nikel di Papua. Tolong sekali, pak," pinta lelaki yang biasa disapa Densu di Instagram.

"Buat saya, tanah Papua bukan ladang untuk eksploitasi, tapi tanah kehidupan," imbuh sang aktor.

Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia memastikan bahwa lokasi pertambangan nikel tidak merusak lokasi wisata di Raja Ampat.

"Piaynemo itu pulau pariwisatanya Raja Ampat. Saya sering ke Raja Ampat," ujar Bahlil di Jakarta baru-baru ini.

Bahkan, lokasi penambangan nikel yang kini dipermasalahkan berjarak puluhan kilometer dari titik pariwisata di Raja Ampat.

"Pulau Piaynemo dengan Pulau GAG itu kurang lebih sekitar 30 kilometer sampai dengan 40 kilometer," papar Bahlil.

Bahlil Lahadalia pun sependapat bahwa Raja Ampat merupakan salah satu destinasi wisata Indonesia yang harus dijaga keutuhannya.

"Wilayah Raja Ampat itu betul wilayah pariwisata, yang kita harus lindungi," tegas Bahlil.

Kekinian, beredar kabar lagi yang menyebut izin pertambangan dari perusahaan di bawah naungan PT Antam sedang diberhentikan sementara.