Istri Menteri UMKM Bukan Pejabat, Diduga Seenaknya Minta Fasilitas Negara untuk Tur Eropa

Suara.com - Nama Tina Astari, istri dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) RI, Maman Abdurrahman, tengah menjadi sorotan di media sosial.

Viral surat resmi dari Kementerian UMKM terkait permintaan fasilitasi untuk agenda kunjungan luar negeri bertajuk "Misi Budaya."

Surat yang dimaksud diunggah oleh akun X @MurtadhaOne1 dan memperlihatkan kop resmi Kementerian UMKM RI dengan nomor surat B-466/SM.UMKM/PR.01/2025, tertanggal 30 Juni 2025.

Dalam surat tersebut, dijelaskan bahwa Tina Astari atau Agustina Hastarini, akan melakukan kunjungan ke sejumlah negara Eropa untuk mengikuti kegiatan misi budaya, dengan permohonan dukungan dari perwakilan diplomatik RI.

Surat yang ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris Kementerian, Arif Rahman Hakim, menjelaskan secara rinci bahwa kegiatan ini akan berlangsung selama 14 hari, dari tanggal 30 Juni hingga 14 Juli 2025.

Adapun negara-negara yang menjadi tujuan dalam kegiatan ini meliputi Turki (Istanbul), Bulgaria (Pomorie dan Sofia), Belanda (Amsterdam), Belgia (Brussels), Prancis (Paris), Swiss (Lucerne), dan Italia (Milan).

Dalam surat tersebut, Kementerian UMKM meminta agar pihak-pihak di kedutaan besar dan konsulat jenderal RI.

Khususnya KBRI Sofia, Brussel, Paris, Bern, Roma, Den Haag, serta KJRI Istanbul, memberikan dukungan dan pendampingan penuh selama perjalanan Tina Astari dan rombongan berlangsung.

Tembusan surat ini turut dikirimkan kepada Menteri UMKM RI serta Direktorat Eropa I dan II di Kementerian Luar Negeri.

Yang menjadi sorotan utama publik adalah status Tina Astari sebagai bukan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian UMKM.

Hal ini memunculkan pertanyaan publik tentang dasar legalitas permintaan fasilitas negara untuk agenda yang melibatkan keluarga pejabat, dalam hal ini istri Menteri.

"Ini beneran istri Menteri UMKM minta pendampingan misi budaya? Bukannya itu ranah Ditjen Kebudayaan?" tulis akun tersebut.

Netizen mempertanyakan keabsahan dan urgensi dari kegiatan tersebut, mengingat Tina Astari bukan merupakan bagian dari struktur birokrasi atau pemangku kebijakan di kementerian.

Selain itu, kegiatan yang disebut sebagai "Misi Budaya" juga tak dijelaskan lebih lanjut bentuk aktivitas maupun dampaknya terhadap sektor koperasi dan UMKM.

Tak pelak, unggahan surat tersebut langsung menuai kecaman dari sejumlah netizen.