Direktur Mie Gacoan Jadi Tersangka Pelanggaran Hak Cipta Lagu, Kinerja LMK Disentil

Suara.com - Kepolisian Daerah (Polda) Bali secara resmi telah menetapkan Direktur PT. Mitra Bali Sukses, IGASI, pemegang lisensi waralaba Mie Gacoan di Bali sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran hak cipta atas penggunaan lagu secara komersial tanpa membayar royalti.

Penetapan direktur Mie Gacoan Bali sebagai tersangka ini menjadi puncak dari laporan yang dilayangkan oleh Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) pada 26 Agustus 2024 lalu.

Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali, Komisaris Besar Polisi Ariasandy, kasus ini telah melalui proses penyelidikan mendalam sebelum akhirnya statusnya dinaikkan ke penyidikan pada 20 Januari 2025.

"SELMI diwakili oleh Vanny Irawan, selaku Manajer Lisensi berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Ketua SELMI," ungkap Ariasandy di Denpasar.

Kasus ini bukan sekadar teguran biasa, kerugian yang ditimbulkan dari tidak terbayarnya royalti ini ditaksir mencapai angka miliaran rupiah.

Perhitungan fantastis ini bukan tanpa dasar, pihak pelapor mengacu pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016.

Formula perhitungannya spesifik untuk kategori restoran: jumlah kursi dalam satu gerai dikalikan Rp120.000, lalu dikalikan satu tahun dan jumlah total outlet yang ada.

Dengan puluhan outlet Mie Gacoan yang tersebar, maka mudah membayangkan besarnya kerugian yang ditimbulkan selama direktur tidak membayarkan royalti atas penggunaan lagu secara komersial.

Menariknya sampai sekarang, penyidikan Polda Bali baru menetapkan satu orang sebagai tersangka.

Beban tanggung jawab hukum ini untuk sementara hanya dipikul sendirian oleh sang direktur.

"Hingga saat ini, hasil penyidikan menunjukkan bahwa tanggung jawab penuh dalam kasus ini berada pada direktur," tegas Aryasandi.

Peringatan Keras untuk Industri F&B dan Perdebatan Netizen

Kasus Mie Gacoan ini seolah menjadi tamparan keras dan sinyal peringatan bagi ribuan kafe, restoran, dan gerai F&B lainnya di seluruh Indonesia.

Praktik memutar musik dari platform streaming populer atau playlist pribadi untuk kepentingan komersial tanpa lisensi sebenarnya cukup banyak ditemui.

Banyak pengusaha mungkin tidak sadar atau memilih abai terhadap kewajiban membayar royalti.