Insiden di Bogor ini adalah puncak gunung es dari keresahan yang lebih luas di kalangan pejabat dan aparat keamanan.
Menjelang perayaan HUT RI ke-80, fenomena pengibaran bendera Jolly Roger One Piece di berbagai daerah dipandang dengan kecurigaan.
Padadhal ini adalah simbol kekecewaan dan protes senyap dari anak-anak muda terhadap kondisi sosial dan politik, bendera fiksi ini mulai membuat beberapa pihak gerah.
Sejumlah pejabat, termasuk dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, telah mengeluarkan peringatan keras.
Mereka menegaskan bahwa tindakan mengibarkan bendera lain selain Merah Putih, terutama yang dapat mencederai kehormatan bendera negara, memiliki konsekuensi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.
Namun, respons represif ini justru menuai kritik.
Ketakutan aparat terhadap bendera dari sebuah cerita fiksi dinilai berlebihan dan menunjukkan ketidakmampuan dalam memahami bahasa simbolik generasi muda.
Alih-alih membuka ruang dialog untuk memahami aspirasi di balik fenomena ini, negara justru memilih jalan pintas dengan menebar ketakutan.
Padahal, seperti yang ditunjukkan oleh insiden casing handphone di Bogor, semangat 'perlawanan' dan 'kebebasan' yang diusung One Piece nyatanya bisa dinikmati siapa saja, bahkan oleh aparat sekalipun.
Baca Juga: Kang Maman: Fenomena Bendera One Piece Picu Trauma, Imajinasi Rakyat Dibatasi Aparat
