Tunjangan ini diberikan sebagai kompensasi setelah fasilitas rumah dinas untuk anggota DPR resmi dihapuskan.
Kebijakan tersebut memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan.
Warganet menilai tambahan tunjangan itu menunjukkan jauhnya jarak antara kesejahteraan pejabat dan rakyat yang diwakilinya.