Dosen Keluhkan Sulitnya Urus Linieritas, Sentil Posisi Mulan Jameela di Komisi VII DPR

Suara.com - Media sosial tengah diramaikan oleh perdebatan sengit mengenai kualifikasi pejabat publik, di antaranya para artis yang kini menduduki kursi anggota dewan.

Kali ini, pemicunya adalah sebuah unggahan viral yang diduga berasal dari seorang dosen, yang membandingkan perjuangannya memenuhi syarat linieritas keilmuan dengan posisi strategis Mulan Jameela di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Dalam unggahan berbentuk tulisan singkat yang beredar luas, tampak tangkapan layar berisi curahan hati seorang akademisi.

Tulisan tersebut menyoroti betapa ketat dan rumitnya aturan linieritas kesesuaian antara jenjang pendidikan S1, S2, dan S3 yang menjadi syarat mutlak bagi para dosen di Indonesia.

"Di saat dosen sedang berjuang dengan linieritas keilmuan," tulis akun tersebut, menyiratkan adanya tantangan besar yang dihadapi kaum intelektual di dunia pendidikan tinggi.

Namun, kalimat berikutnya langsung menohok dan menjadi pusat perhatian warganet.

Unggahan itu menyandingkan perjuangan tersebut dengan sosok Mulan Jameela, artis yang kini menjadi politisi.

"Eh muncul Mbak Mulan yang lulusan SMA dan duduk di Komisi DPR RI yang membidangi energi, sumber daya mineral, riset, teknologi dan lingkungan hidup," lanjut tulisan dalam unggahan tersebut.

Sontak, unggahan ini memicu reaksi beragam. Sebagian besar warganet dari kalangan akademisi dan mahasiswa menyuarakan sentimen yang sama.

Merasa adanya ironi di mana seorang dosen harus berjuang mati-matian membuktikan kualifikasi akademiknya, sementara seorang pejabat publik dengan latar belakang pendidikan SMA bisa menduduki posisi di komisi teknis yang krusial.

Faktanya, Mulan Jameela memang tercatat sebagai anggota Komisi VII DPR RI.

Komisi ini memiliki lingkup tugas yang sangat strategis dan teknis, meliputi sektor energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup bidang-bidang yang umumnya dianggap memerlukan pemahaman mendalam dan latar belakang keilmuan yang relevan.

Unggahan ini pun tak pelak membuka kembali  perdebatan tentang meritokrasi vs keterwakilan di panggung politik Indonesia.

Di satu sisi, banyak pihak berpendapat bahwa anggota dewan yang bertugas merumuskan undang-undang dan mengawasi pemerintah di bidang teknis idealnya memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai.

Hal ini dianggap penting agar kebijakan yang dihasilkan berkualitas dan berbasis data.