- Konten kreator Dian Kusuma mewawancarai anggota DPR Jepang, Kotaro Ikehata, soal fasilitas dan etika pejabat di Jepang.
- Kotaro menjelaskan anggota DPR Jepang tidak dapat mobil dinas, dan membayar sewa apartemen khusus dengan harga lebih murah.
- Ia juga menegaskan, pejabat Jepang cenderung mundur jika bermasalah, terutama soal keuangan—hal yang dipuji warganet sebagai contoh etika pejabat.
Suara.com - Dian Kusuma yang dikenal sebagai konten kreator pemilik akun Neo Jepang baru-baru ini berkesempatan mewawancarai anggota dewan di Negeri Sakura.
Di tengah protes terhadap tunjangan para anggota dewan di Indonesia hingga Rp100 juta per bulan, Dian Kusuma penasaran dengan yang didapatkan DPR Jepang.
Dian Kusuma rupanya berkesempatan berbincang-bincang dengan anggota parlemen (DPR) Jepang, Kotaro Ikehata.
Selain anggota DPR Jepang untuk daerah pemilihan Hyogo ke-12, Kotaro Ikehata juga Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) di partainya.
Pertanyaan pertama yang diberikan Dian Kusuma kepada Kotaro Ikehata ialah soal fasilitas mobil untuk anggota DPR dari pemerintah Jepang.
"Kalau pejabat setara menteri, jadi top, dapet mobil. Kalau orang kayak saya nggak dapat," ungkap Kotaro Ikehata.
Kendati demikian, anggota DPR Jepang mendapatkan fasilitas rumah.
Bukan berupa tunjangan, fasilitas rumah yang didapatkan anggota DPR Jepang berkaitan dengan perbedaan harga sewa.
"Ada di Tokyo. Ada dua kompleks apartemen khusus untuk anggota DPR. Kalau DPD Jepang/Majelis Tinggi ada dua kompleknya," beber Kotaro Ikehata.
"Ada rumahnya tapi saya bayar. Tapi bayar sewa rumahnya lebih murah dari orang biasa," jelasnya.
Sedangkan anggota DPR di Indonesia mendapat tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta walaupun kini sudah dihapus.
Sementara itu, untuk menuju tempat kerja, anggota DPR Jepang datang dengan berbagai kendaraan, dari sepeda hingga pesawat.
"Rumah saya kan jauh, butuh waktu empat jam dari Tokyo. Kadang naik kereta cepat, pesawat juga," ujar Kotaro Ikehata.
"Yang dekat juga ada yang pakai sepeda," sambungnya.
Lebih lanjut, Dian Kusuma menanyakan kepada Kotaro Ikehata terkait kebiasaan para pejabat Jepang meminta maaf, bahkan mengundurkan diri, apabila terseret masalah.
TERPOPULER
