Kritik lebih jauh datang dari netizen yang merasa bahwa validasi semacam ini tidak diperlukan jika kinerja pemerintah memang benar-benar dirasakan publik.
"Betuuullll. Kemarin saya tonton, ada begitu. Cuma mau bilang, kalau memang bagus nggak perlu validasi," tulisnya.
Namun, komentar yang paling menyita perhatian adalah yang bernada sinis dan menyamakannya dengan praktik di negara otoriter.
"Simulasi menjadi Korea Utara," celetuk seorang warganet, sebuah komentar pedas yang banyak diamini oleh yang lain.
Bahkan, ada yang secara terang-terangan menyatakan keengganannya untuk kembali ke bioskop, "Makin malas buat datang ke bioskop," timpal lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Istana Kepresidenan maupun jaringan bioskop terkait mengenai siapa yang menginisiasi dan apa tujuan dari penayangan video ini.
Fenomena ini pun meninggalkan pertanyaan besar: apakah ini merupakan bentuk komunikasi baru pemerintah, atau sebuah kampanye citra yang justru menjadi bumerang di mata publik?
