Infografis
- Kebijakan baru yang mengubah durasi izin impor BBM perenam bulan sebabkan kelangkaan dan kritik.
- Ekonom nilai kelangkaan sengaja diciptakan, rugikan banyak pihak.
- Anak Menkeu sindir kebijakan lewat satire soal kualitas BBM.
Suara.com - Kebijakan yang mengubah durasi izin impor Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi per enam bulan dan mewajibkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta untuk membeli BBM dari PT Pertamina (Persero) jika kuota impor habis, menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.
Kebijakan yang diklaim untuk kehati-hatian fiskal ini dinilai sebagai sebuah blunder yang berpotensi merugikan banyak pihak.
Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai bahwa kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah SPBU swasta merupakan hasil desain kebijakan.
Menurutnya, situasi ini sengaja diciptakan untuk mengalihkan impor BBM dari Singapura ke Amerika Serikat, sejalan dengan dugaan kesepakatan tarif dengan Donald Trump. Fahmy berpendapat bahwa kebijakan ini tidak hanya merugikan SPBU swasta, tetapi juga membebani Pertamina dan mengancam ketahanan energi nasional.
Dia menyebut Pertamina harus menanggung beban tambahan untuk mengimpor BBM yang akan dijual ke swasta, bahkan tanpa margin keuntungan yang signifikan.
Kritik terhadap kebijakan ini tidak hanya datang dari kalangan akademisi, tetapi juga dari figur publik.
Salah satu komentar yang menarik perhatian datang dari Yudo Sadewa, putra Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Melalui akun Instagram story-nya pada Minggu, 28 September 2025, Yudo menyindir kebijakan tersebut dengan gaya khasnya.
"Kalau begini masa iya lamborghini diisi BBM oplosan? Aku punya juga lambo, tapi belakangnya bak," tulis Yudo.
Baca Juga: Tasya Farasya Dinyanyikan Raisa Lewat Voice Note Saat Galau: Merdu Banget Padahal Bukan Konser
Komentar satir anak Menkeu Purbaya Yudhi tersebut, menyoroti kekhawatiran publik akan dampak kebijakan terhadap kualitas dan ketersediaan BBM di lapangan.
Pernyataan dari anak seorang pejabat tinggi negara ini seolah merefleksikan keresahan masyarakat luas mengenai arah kebijakan energi pemerintah yang dianggap kontraproduktif dan berpotensi menimbulkan masalah baru bagi konsumen dan pelaku usaha.
