Suara.com - Komika Pandji Pragiwaksono tengah menjadi sorotan publik setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait materi stand-up comedy spesialnya berjudul "Mens Rea".
Laporan tersebut dilayangkan pada 8 Januari 2026 oleh kelompok yang mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah.
Materi Mens Rea yang ditayangkan Netflix dianggap menyinggung organisasi keagamaan terkait isu izin pengelolaan tambang oleh pemerintah.
Pandji dalam pertunjukannya menyebut pengelolaan tambang sebagai bentuk politik balas budi terhadap organisasi keagamaan tertentu.
Laporan tersebut langsung menuai respons dari berbagai tokoh publik, termasuk politikus senior sekaligus pengacara Ruhut Sitompul.
Melalui unggahan di media sosial X pada Jumat, 9 Januari 2026, Ruhut secara terbuka menyampaikan dukungannya kepada Pandji.
"Selamat untuk Panji laporan ke Polda Metro Jaya akan gatot (gagal total)," tulis Ruhut dalam pernyataannya yang bernada satir.
Ruhut menilai laporan tersebut lemah secara hukum dan tidak akan berlanjut ke tahap penyidikan serius di kepolisian.
Pengacara yang sering dikenal sebagai Poltak itu menyebut banyak pemerhati hukum profesional dan kalangan komika menolak laporan tersebut sejak awal kemunculannya.
Baca Juga: Pandji Pragiwaksono Segera Dipanggil Polisi Terkait Materi Stand Up Comedy Mens Rea
Menurut Ruhut, unsur pidana dalam laporan itu sulit terpenuhi karena kritik sosial dalam seni tidak otomatis menjadi kejahatan hukum.
Para ahli hukum juga menilai tidak adanya mens rea atau niat jahat untuk menghina secara personal maupun menodai agama.
Masalah legal standing turut menjadi sorotan karena pelapor dianggap tidak memiliki mandat resmi dari organisasi induk.
Ruhut menegaskan laporan tersebut bahkan ditolak oleh DPP organisasi keagamaan yang mengatasnamakan pelapor.
Penolakan dari pimpinan pusat membuat posisi hukum dan moral pelapor menjadi sangat lemah di mata publik.
Situasi ini memperkuat dugaan bahwa pelaporan dilakukan oleh kelompok kecil yang tidak mewakili kebijakan organisasi besar.
Ruhut juga menyinggung dampak sosial yang akan diterima pelapor apabila laporan tersebut dihentikan oleh kepolisian.
Dia menyebut rasa malu akan menjadi konsekuensi terbesar ketika laporan dianggap reaktif dan tidak berdasar hukum.
Sementara itu, pihak pelapor diwakili Rizki Abdul Rahman Wahid menuduh Pandji melakukan penghasutan, penistaan agama, serta pencemaran nama baik organisasi.
Mereka menggunakan Pasal 300 dan 301 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai dasar laporan pidana.
Pandji sendiri menyatakan menghormati proses hukum dan hak setiap warga negara untuk melaporkan pendapat yang dianggap merugikan.
Dia menegaskan keinginannya untuk tetap mendapatkan ruang berekspresi yang sama dalam berkesenian dan menyampaikan kritik sosial.
Kontributor : Chusnul Chotimah
