Debat Panas Fatimah BEM UI vs Kombes Reynold Elisa, Netizen: Nama Tengahnya Pemberani

Suara.com - Massa mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026) sempat diadang arisan kepolisian.

Situasi sempat memanas ketika mahasiswa dan petugas terlibat adu argumen mengenai lokasi aksi demonstrasi.

Pada video yang viral, Wakil Ketua BEM UI Fatimah Azzahra terlihat terlibat perdebatan dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold Elisa Partomuan Hutagalung.

Fatimah mempertanyakan dasar hukum pembatasan lokasi aksi yang membuat massa mahasiswa tidak dapat bergerak menuju area Bundaran HI.

Fatimah sempat bertanya kepada Kombes Reynold soal perlakuan berbeda pada aksi demo.

"Kenapa demo cinta Polri boleh pakai motor pak, kenapa kami tidak bisa?" tanya Fatimah.

Potongan video perdebatan Fatimah dengan polisi kemudian ramai dibagikan di media sosial.

olom komentar pun dipenuhi tanggapan netizen yang memperdebatkan apakah pembatasan lokasi demonstrasi merupakan langkah menjaga ketertiban atau justru membatasi ruang penyampaian aspirasi.

Salah satu netizen mempertanyakan alasan pembatasan tersebut dengan mengklaim bahwa masyarakat tidak merasa terganggu oleh kehadiran mahasiswa yang menyampaikan aspirasi.

“Rakyat ga ada yang terganggu, semua mendukung demo mahasiswa......” tulis seorang netizen.

Selain membahas persoalan lokasi demonstrasi, sejumlah komentar justru menyinggung keberadaan personel tertentu dalam pengamanan aksi.

“Kok udah ada si ijo???” tulis seorang pengguna.

Komentar lain bahkan meminta mahasiswa tidak menerima begitu saja label atau kedekatan tertentu yang disematkan kepada aparat.

“Jangan mau disebut Teman sama si Coklat dan ijo,” tulis netizen lainnya.

Dalam aksi tersebut, BEM UI membawa delapan tuntutan.

Mereka antara lain meminta penghentian praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), reforma agraria, serta penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM.

Mahasiswa juga menuntut evaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN), penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta pengembalian otonomi daerah.

Selain itu, BEM UI meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.

Tuntutan terakhir berkaitan dengan ruang sipil.

BEM UI meminta penghentian tindakan represif dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta pembubaran Yonif Teritorial Pembangunan (Yon TP).