-
Merger Paramount dan Warner Bros berisiko menghapus 4.500 lapangan kerja di Los Angeles.
-
Laporan ekonomi memprediksi kerugian upah pekerja mencapai 1,26 miliar dolar AS.
-
Gugatan hukum antimonopoli menunda kepastian merger hingga persidangan Maret mendatang.
“Jika pendapatan di bawah target atau rencana penghematan terbukti lebih sulit dicapai, tekanan untuk mengidentifikasi pengurangan biaya tambahan dapat meningkat,” tulis laporan itu.
“Kewajiban utang dan bunga membatasi jumlah uang tunai yang tersedia di seluruh bisnis.”
Kedua entitas bisnis mencatatkan beban bunga yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan operasional pada kuartal II-2026. Beban keuangan korporasi yang membengkak menuntut penghematan operational melalui perampingan organisasi secara masif.
“Pada kuartal yang berakhir 30 Juni 2026, kedua perusahaan melaporkan gabungan pendapatan operasional sebesar 712 juta dolar AS dan beban bunga bersih sebesar $737 juta,” ungkap laporan tersebut.
Dampak kerugian tidak hanya menekan angka penyerapan tenaga kerja, melainkan juga memangkas penerimaan pajak daerah dalam jumlah besar. Wilayah Los Angeles berpotensi kehilangan retribusi daerah hingga puluhan juta dolar AS.
“Dampak ekonominya meluas melampaui lapangan kerja,” dengan perkiraan penghapusan pendapatan pajak sebesar 547 juta dolar AS, termasuk 78,6 juta dolar AS dalam bentuk pajak daerah, demikian isi laporan tersebut.
Produksi film karya kedua studio tersebut dikenal sangat banyak menyerap tenaga kerja lokal dibandingkan rata-rata industri. Pengurangan proyek film secara langsung mematikan mata pencaharian ribuan tenaga kreatif harian.
“Rilisan teater mereka membawa kredit layar 2,74 kali lebih banyak daripada rata-rata rilisan teater, sementara film streaming mereka membawa dua kali lebih banyak,” papar laporan itu.
Pemotongan jadwal rilis film dari kedua studio raksasa ini telah berlangsung konsisten sejak beberapa tahun belakangan. Kondisi tersebut memaksa pimpinan korporasi mengambil tindakan penggabungan aset secara agresif.
“Antara tahun 2019 dan 2025, Warner Bros. Discovery dan Paramount menyumbang pengurangan bersih sekitar 195 rilis utama AS,” papar kajian tersebut.
Tahapan hukum yang berkepanjangan membuat iklim kerja di pusat industri perfilman Los Angeles mengalami ketidakpastian. Pemerintah kota mendesak seluruh pihak segera menyelesaikan perselisihan di meja perundingan atau pengadilan.
Walikota Los Angeles Karen Bass meminta kejaksaan dan pihak manajemen Paramount untuk segera menemukan kesepakatan bersama. Ketidakjelasan status hukum dinilai mematikan iklim kerja para pekerja seni di wilayahnya.
“Ketidakpastian yang berkelanjutan ini tidak baik untuk pekerja, tidak baik untuk produksi, dan tidak baik untuk masa depan industri ini,” tutur Bass.
“Tergantungnya terlalu banyak produksi di L.A. membuat warga kehilangan pekerjaan dan tidak mendapatkan penghasilan.”
Bass menekankan bahwa penyelesaian masalah harus mengutamakan keberlangsungan industri hiburan serta keberadaan studio di Los Angeles.
“Ketidakpastian adalah masalah terbesar,” seru Bass. “Buat keputusan, atau lanjutkan ke persidangan.”
Pernyataan Walikota Los Angeles langsung mendapatkan tanggapan keras dari organisasi pekerja penulis naskah film. Serikat pekerja mengkritik dorongan walikota yang dinilai memihak kepentingan korporasi besar.
“Kami kecewa Mayor Bass memilih untuk bergabung dengan kampanye tekanan Paramount terhadap penegak hukum publik, untuk memaksakan merger yang secara sah ditentang karena ilegal dan akan menyebabkan hilangnya pekerjaan di industri hiburan,” kata WGA dalam pernyataan resminya.
Rencana aksi korporasi Paramount Skydance berlangsung di tengah tren penurunan aktivitas produksi film dan serial televisi di Los Angeles. Sejak tahun 2022, kawasan pusat hiburan dunia ini telah kehilangan lebih dari 50.000 lapangan kerja di sektor media.
Kedua studio raksasa tersebut sebelumnya telah memindahkan mayoritas proyek film layar lebar ke luar wilayah Los Angeles demi efisiensi biaya. Pembengkakan utang akibat aksi akuisisi terdahulu membuat manajemen berupaya keras menekan beban operasional, salah satunya melalui pemangkasan tenaga kerja secara masif.