Makin Panas! 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres 2024

Jum'at, 05 April 2024 | 14:45 WIB

(dari kiri ke kanan) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini saat mengikuti Sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024). [Suara.com/Alfian Winanto[
Suasana jalannya Sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]
Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan keterangan saat mengikuti Sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan saat mengikuti Sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan saat mengikuti Sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memberikan keterangan saat mengikuti Sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]
(dari kiri ke kanan) Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menko PMK Muhadjir Effendy saat bersiap mengikuti Sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024). [Suara.com/Alfian Winanto[

Suara.com - MK memanggil empat menteri di Kabinet Presiden Jokowi sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Keempatnya adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, Jumat (5/4/2024).

Keempat menteri tersebut memberikan pemaparan yang berkaitan dengan tugas, peran, fungsi, dan tanggung jawab kelembagaan masing-masing, terutama yang terkait dengan bantuan atau bansos yang diberikan kepada masyarakat dan disalurkan pada masa Pemilu 2024.

Menko PMK Muhadjir Effendy menyatakan pemerintah memahami bahwa program perlindungan sosial telah dikaitkan dengan gelaran Pemilu 2024. Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang memuat tentang belanja perlindungan sosial sudah dilakukan jauh sebelum penetapan pasangan Pilpres.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku tidak berani mengusulkan pengadaan bantuan untuk antisipasi dan dampak El nino karena tidak mengetahui keuangan negara. Sedangkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa bantuan sosial yang digulirkan oleh pemerintah disalurkan dalam kondisi tertentu. [Suara.com/Alfian Winanto]