SUARA GARUT – Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengatakan tahun 2024 nanti Pemerintah Kabupaten Garut tak punya anggaran untuk sekedar bayar tagihan listrik, air dan administrasi umum (Adum) sekalipun.
"Tahun depan itu kita harus bayar Rp.100 miliar ke KPU (untuk biaya Pemilu) habis sudah uang kita, untuk bayar listrik dan Adum saja tidak ada, bener," ungkap Rudy, kepada wartawan, Rabu (5/4/2023).
Alasan paling utama kata Rudy, karena Dana Alokasi Umum (DAU) habis digunakan belanja pegawai untuk PNS, PPPK dan pegawai lainnya.
Khusus jumlah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Garut yang diangkat tahun 2023 ini terbanyak di Indonesia.
Akibatnya membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, pada tahun 2024 mendatang diprediksi tidak akan bisa melakukan program pembangunan kecuali di 3 SKPD, yakni PUPR, Disdik dan Dinas Kesehatan.
Rudy mengungkapkan, tahun ini saja ada tambahan 10 ribu lebih P3K baru dari tenaga kependidikan sebanyak 9 ribu orang ditambah 1500 tenaga kesehatan.
Dengan jumlah tersebut, pemerintah sedikitnya harus mengalokasikan anggaran sebesar Rp 600 miliar setiap tahunnya untuk gaji pegawai yang diambil dari DAU pemerintah pusat.
“DAU yang kita terima itu nilainya Rp 1,7 triliun, dari jumlah tersebut ada Rp 800 miliar yang bisa digunakan untuk pembangunan, tapi sekarang harus membayar gaji pegawai,” jelasnya.
Selain gaji pegawai, menurut Rudy tahun 2024 mendatang, ada Pemilu dan Pilkada yang wajib dibiayai dari APBD yang nilainya mencapai Rp 100 miliar. Karenanya, anggaran yang ada untuk pembangunan habis.
Baca Juga: 11 Bulan Kerja Baru Terima Gaji, Ternyata Segini Gaji-Tukin Kepala Otorita IKN
“Saya sudah bicarakan masalah ini ke pemerintah pusat, tapi belum ada solusi untuk menambah DAU,” katanya.
Sedangkan Rudy sendiri, awal tahun 2024, sudah habis masa jabatannya sebagai Bupati Garut bersama Wakilnya Helmi Budiman. Tepatnya, Januari 2024. (*)
