SUARA GARUT - Salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan, karena rendahnya daya beli masyarakat, termasuk di dalamnya adalah guru sukarelawan (Guru Sukwan).
Tidak banyak yang tahu, bagaimana sebenarnya perjuangan guru sukwan berjuang mendapatkan kesejahteraan bahkan hingga berubah status menjadi seorang abdi negara.
Padahal jika mau jujur kita bisa melihat fakta dilapangan, guru sukwan quantitasnya lebih besar dibanding yang berstatus aparat Sipil Negara (ASN).
Kehadiran guru, menjadi fondasi dalam peradaban sebuah bangsa, tanpa membedakan sukwan, honorer, dan atau ASN.
Masing-masing guru tersebut memiliki peran, dan kontribusi yang cukup besar dalam mencerdaskan anak bangsa.
Tanpa adanya guru baik itu seorang sukarelawan, maupun honorer apalagi ASN, mustahil suatu bangsa akan berhasil dan bisa maju.
Jadi sudah sepantasnya bahwa kesejahteraan guru patut dan layak diperhatikan semua pihak, terutama yang bernama negara.
Negara dalam hal ini harus berdiri paling depan dan kokoh dalam membentengi hingga mampu mensejahterakan guru.
Namun terkadang, paling menyedihkan, bahkan menyakitkan di tengah-tengah masyarakat jika mendengar ada seorang guru yang hidupnya sangat kesusahan.
Baca Juga: Edy Rahmayadi Bakal Pecat Komisioner KI Sumut Jika Terbukti Selingkuh
Misalnya saja, ada guru yang karena gajinya jauh dari kata cukup tidak mampu berobat kedokter, bahkan hingga mencukupi keluarganyapun harus nyambi menjadi kuli.
Pemandangan seperti itu, kerap kali kita lihat atau kita dengar khususnya di pedalaman, atau di pedesaan yang terpencil.
Ini sebuah hal yang cukup miris untuk sebuah negara sebesar Indonesia, yang katanya kaya dengan hasil bumi, hasil alam, dan lainya.
Sebelum kita kenali sebabnya, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu perbedaan antara guru sukwan, dan guru honorer, pasalnya sama-sama non ASN.
Guru Sukwan, hadir untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, akibat sedikitnya guru yang berstatus ASN, jumlahnya bahkan paling banyak.
Guru yang satu ini diangkat oleh kepala satuan pendidikan, baik swasta maupun di sekolah negeri, bernaung di Depag atau di Dinas Pendidikan.
Sedangkan untuk guru yang berstatus honorer, ada sedikit perbedaan dibanding yang sukwan.
Kalangan honorer di angkat oleh Kepala Dinas Pendidikan, atau kepala Daerah dengan status tenaga kerja kontrak (TKK), atau guru honor daerah (Honda).
TKK maupun Honda gajinya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bahkan bisa jadi ada juga yang dari APBN.
Masih beruntung TKK maupun Honda ada diantaranya yang sudah memperoleh tambahan penghasilan tetap melalui program sertifikasi guru.
Mereka yang sudah sertifikasi tentu akan mendapatkan tunjangan sertifikasi guru sebesar Rp 1,500,000 per bulan.
Sedangkan yang belum tersertifikasi, gaji guru honorer ini, rata-rata masih di bawah upah minimum regional (UMR).
Setiap daerah, gaji mereka tidak sama, karena ditentukan dengan kemampuan pendapatan daerahnya masing-masing.
Yang lebih parahnya lagi, mereka yang statusnya masih sukarelawan, gaji mereka berasal dari kebijakan kepala satuan pendidikan.
Bantuan Oprasional Sekolah (BOS), menjadi satu-satunya sumber gaji para tenaga sukwan tersebut.
Dan pada posisi inilah yang paling banyak di indonesia, mereka dibayar oleh BOS cukup pareatif.
Namun fakta dilapangan tidak lebih dari satu juta rupiah perbulan bahkan ada yang sampai hanya di bayar seratus ribu rupiah sama sekali.
Perbedaan gaji mereka, baik sukwan maupun honorer, karena sejauh ini, belum ada standar gaji atau honor yang mengatur secara jelas.
Berbeda dengan ASN, mereka memiliki standar gaji yang jelas, disesuaikan dengan pangkat, golongan atau masa kerja.
Artikel ini semoga menjadi sebuah pemikiran bersama semua pihak, bagaimana mungkin honorer atau sukwan akan dihapus NOvember tahun ini.
Setidaknya terdata kurang lebih, 2,3 Juta penduduk Indonesia yang berstatus sukwan atau honorer.
Padahal kehadiran mereka sangat dibutuhkan oleh negara, dalam melaksanakan pelayanan publik, baik guru maupun non guru.(*)
