Tidak Logis Jika ada Fatwa Wajibkan Masyarakat Ikuti Hasil Sidang Itsbat Pemerintah, Wakil Ketua LBM PWNU Jawa Barat Bilang Ini

SUARA GARUT - Pemerintah telah menetapkan Sabtu, 22 April 2023 bertepatan dengan 1 Syawal 1444 H, penetapan itu berdasarkan hasil sidang Itsbat.

Meski begitu, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, mengatakan pemerintah tidak mewajibkan masyarakat Indonesia untuk mengikuti hasil sidang itsbat.

Pasalnya, negara menjamin warga negara untuk menjalankan agama sesuai keyakinan masing-masing, begitupula dengan sesama umat Islam itu sendiri.

Menag mendorong agar masing-masing menghargai perbedaan ikhbar hari raya, termasuk yang terjadi saat ini.

"Masyarakat memiliki hak yang sama dalam pemanfaatan fasilitas umum dalam melaksanakan shalat Idul Fitri, baik sesui itsbat pemerintah maupun tidak," kata Menteri Yaqut Cholil Qoumas.

Dari sudut ini, sulit digambarkan sisi ilzamiyyah atau sifat mengikat hasil keputusan itsbat, sehingga menjadi dalil kewajiban mengikuti hari raya pemerintah.

Menurut Syekh Abdul Hamid As-Syirwani, kaidah tersebut hanya berlaku dalam perkara khusus (amrin mu'ayyan).

Yaitu, yang melibatkan dua pihak yang bersengketa, misalnya seorang Qadhi memberi putusan dengan mazhab Syafi'i.

Padahal pihak yang bersengketa bermazhab Hanafi, maka keputusan Qadhi dengan mengambil mazhab Syafi'i mengikat kepada pihak yang bersengketa meski berbeda mazhab.

Namun dalam urusan ibadah personal yang bersifat ijtihadi, keputusan pemerintah tidak mengikat bagi masyarakat, sebagaimana prinsip,  

Artinya, " Tidak boleh bagi pemimpin mendorong paksa masyarakat mengikuti mazhabnya," dikutif dari halaman nu.or.id.

Selain itu, Imam AL-Haramain dikutif garut.suara.com dari AL-Ghiyatsi halaman 88 menegaskan, tidak patut bagi pemerintah mengintervensi para pakar fiqih Islam dalam urusan ikhtilaf di antara mereka dari beberapa perincian hukum.

Bahkan seharusnya pemerintah mengakui masing-masing ulama dan para pengikutnya sesuai mazhabnya, serta tidak mencegah mereka dari jalan dan pola pikirnya.

Oleh sebab itu, tidak logis jika, ada fatwa mewajibkan berhari raya di hari Sabtu 22 April 2023.

Kepada pihak yang meyakini Idul Fitri jatuh pada Jumat, 21 April 2023.

Selain itu, Negara memiliki komitmen menjaga kebhinekaan di tengah keberagma .

Jangankan perbedaan rukyah dan hisab, perbedaan agama saja dilindungi oleh Negara. Komitmen tersebut mendapat legalitas syar'i.

Menurut Wakil Ketua LBM PWNU Jawa Barat Ustadz Mohammad Mubasysyarum, menyikapi ikhtilaf penentuan hari raya adalah kaidah fiqih

"La yunkarul mukhtalafu fihi, wa innama yunkarul mujma’u ‘alaihi," tegasnya.

Tidak diingkari persoalan yang debatable, yang diingkari hanya persoalan yang disepakati keharamannya.

Secara fiqih, umat muslim diberi pilihan menentukan hari rayanya.

Yaitu, mengikuti itsbat pemerintah, melihat hilal sendiri, atau, meyakini kebenaran orang yang melihatnya.

"Dan berpijak kepada hisab atau mempercayai hasil hisabnya," pungkasnya.(*)