Himpunan Mahasiswa Pelajar Lanny Jaya Jabotabek: Upaya Pembebasan Pilot Susi Air Picu Kriminalisasi Masyarakat Sipil

Suara.com - Himpunan Mahasiswa Pelajar Lanny Jaya (HMPLJ) Jabotabek menyebut, operasi militer pembebasan pilot susi Air Kapten Philip yang ditawan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat atau TPN-PB mengakibatkan hilangnya rasa keamanan di tengah masyarakat sipil. Mereka mengungkap, terdapat delapan masyarakat sipil yang diduga jadi korban kriminalisasi.

"Operasi militer dalam rangka pembebasan Kapten Philip yang ditawan TPN-PB telah berdampak terhadap hilangnya rasa keamanan di tengah masyarakat sipil," kata Rio perwakilan HMPLJ Jabotabek lewat keterangannya, Kamis (20/4/2023).

Mereka menilai pemerintah dan aparat keamanan enggan menyelesaikan konflik tersebut secara damai. Akibatnya, banyak korban jiwa dan kerugian materil yang sangat besar bagi rakyat sipil di wilayah konflik di Papua.

"Dampak dari upaya pembebasan sandera oleh TPNPB itu kemudian berimbas kepada kriminalisasi dan penyiksaan yang dilakukan aparat terhadap masyarakat sipil yang disinyalir masih berusia pelajar. Kejadiannya berlokasi di distrik Kuyawage Lanny Jaya," ujar Rio.

Mereka mencatat terdapat delapan korban yang diduga dikriminalisasi, di antaranya  Witi Unue (17) warga distrik Yal disiksa hingga meninggal dunia dalam tahanan, Preson Gwijangge (15) distrik Meborok masih ditahan belum diketahui keberadaanya. Lalu Apendak Karunggu (15) distrik Meborok disiksa hingga tak berdaya (pelajar), dan Kejar Murib (15) distrik Wolongome masih ditahan belum diketahui keberadaanya.

Kemudian Parina Karunggu (14) distrik Meborok peluru masih bersarang dalam tubuh sejak 4 april 2023 hingga sekarang, Cerita Telenggen (25) distrik Wolongome, Oumeka Tabuni (28) distrik wutpaga, masih tahanan belum diketahui keberadaanya, dan seorang anak dari Wahyu yang juga belum diketahui keberadaanya.

Atas hal itu, Himpunan Mahasiswa Pelajar Lanny Jaya (HMPLJ) Jabotabek menyampaikan pernyataan sikapnya;

1. Aparat keamanan hentikan kriminalisasi terhadap masyarakat sipil di wilayah konflik di Nduga dan Kuyawage, Papua.

2. Negara segera membentuk tim investigasi independen untuk mencari fakta di lapangan terkait penyiksaan terhadap masyarakat sipil di Papua.

3. Negara segera melakukan dialog damai untuk menyelesaikan konflik Papua.

4. Hentikan pendropan militer di tanah Papua Tarik militer organik dan non-organik dari wilayah konflik.