SUARA GARUT - Belum lama ini Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan kerja MenPANRB Abdullah Azwar Anas diruang kerjanya.
Dikutif garut.suara.com dari halaman Akun Instagram (IG) Menteri Sri Mulyani, kedatangan Abdullah Azwar Anas untuk membahas program Reformasi Birokrasi pusat dan daerah.
Selain itu, Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Menteri Anas juga membahas penyederhanaan aturan birokrasi dan dukungan anggaran.
Hal itu, seperti ditulis Menteri keuangan Sri Mulyani melalui akun IG pribadinya yakni @smindrawati.
"Reformasi birokrasi sangat penting untuk memperbaiki kualitas layanan kepada masyarakat, dan meningkatkan daya kompetisi serta produktivitas ekonomi Indonesia," tulis akun IG @smindrawati.
Namun seorang netizen pemilik akun sy.arif6508, malah mengomentarinya berbeda dari topik yang ditulis Menteri Sri Mulyani.
@sy.arfif6508 berkomentar agar menyampaikan pesan untuk Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.
"Bu Menteri, mohon samoaikan ke pa MenPANRB, untuk memberikan kebijakn perengkingan terkait hasil pelaksanaan PPPK tahun 2022 yang gugur massal," tulis @sy.arif6508 kolom komentar.
Banyak formasi kosong, sambungnya, padahal untuk optimalisasi pengeluaran dana dari kegiatan perekrutan PPPK cukup besar.
Baca Juga: Ukraina Mundur dari Kejuaraan Judo karena Kehadiran Tentara Rusia
"Selain itu bu mentri, sebagai ibu keuangan negara, jika passing grade tinggi di berlakukan,maka enak di bagian penyelenggara seleksi," tulisnya.
Tiap pengadaan akan hanya, mendapat honor tambahan, dan tidak pada tujuan utama.
Yakni merekrut tenaga pppk, jelas tidak termasuk dalam efisiensi dan efektifitas pelaksanaan birokrasi.
"Yang menghamburkan anggaran tanpa penyerapan," tulis pemilik akun ig @sy.arif6508.
Sementara itu, pemilik akun dianfar (Winda Windul), dalam kolom komentar @sy.arit6805 mengaku heran dengan KepmenPANRB.
"Heran sama kepmenpanRB, mau nyari ASN PPPK teknis yang kualidikasi seperti apa," tulis dianfar pada akun instagram.
