SUARA GARUT - Kordinator Nasional (Kornas) Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriawan Salim, menyebutkan meski anggaran Pendidikan Tahun 2023 dinilainya naik, namun Negara masih enggan merekrut guru ASN PNS.
Dilansir garut.suara.com dari halaman JPNN, pada Jumat, (12/05/2023), saat ini pemerintah tengah gencar-gencarnya melakukan rekrutmen ASN PPPK.
Kornas P2G, Satriawan Salim mempertanyakan komitmen pemerintah saat Negara mengalami darurat pendidik atau guru.
Dihimpun garut.suara.com dari berbagai sumber, hasil pendataan BKN terhadap jumlah honorer, saat ini berjumlah 2,3 juta orang.
Sedangkan kebutuhan guru ASN kata Satriawan mencapai 1,3 juta orang.
Satriawan menegaskan anggaran pendidikan selalu mengalami kenaikan tiap tahun, termasuk ditahun 2023 mencapai angka sebesar 612 triliun rupiah, naik 5,8 persen dari tahun sebelumnya.
"Tahun 2023, alokasi anggaran pendidikan dalam APBN sebesar 612 triliun rupiah, naik 5,8 persen dari sebelumnya sebesar 574,9 triliun rupiah," ucap Satriawan dikutip dari JPNN.
Namun dia menyayangkan, pemerintah masih enggan merekrut guru ASN PNS, "Ini menunjukan sebuah ambivalensi dalam bersikap," kata Satriawan.
Satriawan Salim menilai rekrutmen guru ASN PPPK belum menjawab kebutuhan guru secara nasional, sebaliknya justru menyisakan persoalan berlarut-larut.
Baca Juga: Gaji Kepala BKPSDM Pangandaran Cuma Rp 3 Jutaan per Bulan, Kok Hartanya Sampai Rp 5 Miliar?
Dia mencontohkan terdapat 62,645 guru prioritas satu (P1), yang belum mendapatkan formasi.
Selanjutnya, ada 3,043 guru P1 yang dibatalkan penempatanya secara sepihak oleh Kemendikbudristek.
Kemudian dia menilai, program satu juta guru PPPK masih terealisasi sebanyak 550 ribu.
Terakhir, masih ada guru PPPK yang gajinya tak kunjung dibayarkan berbulan-bulan, seeprti di Papua, Serang, dan Bandar Lampung.
"Sulit dibayangkan, ada guru sudah lulus tes, tapi tak kunjung dapat formasi, hingga harus menunggu dua tahun. (*)
