SUARA GARUT - Dipantau garut.suara.comm dari chanel YouTube milik Sahabat Digiprint pada, Sabtu, (3/06/2022) progres penetapan NI PPPK terpantau baru mencapai 3,276 tervalidasi.
Sahabat Digiprint dalam tayangan video yang tayang di YuTube menyebutkan dari total masuk 25,856 berkas, baru 3,276 yang tervalidasi.
Berdasarkan data tersebut pengusulan NI PPPK di daerah ini baru mencapai 13 persen yang sudah di ACC.
Salah satunya seperti yang telah dilakukan di Pemerintah Kabupaten Sumenep, daerah tersebut malah sudah memberikan SK Pengangkatan ASN PPPK di detik akhir batas akhir pengusulan NIP PPPK.
Selain Sumeneup, terdapat Pemkab Bangkalan Jawa Timur usul 810, proses Verifikasi 277, 4 orang Berkas Tidak Sesuai (BTS), dan baru di ACC sebanyak 529 orang.
Pemkab Sumenep sendiri menjadi daerah pertama di Indonesia yang sudah sukses melakukan penyerahan SK kepada PPPK guru.
Selain itu, yang sudah mendekati seratus persen ada Pemkab Pamekasan Jawa Timur, dari usul 583, 4 orang berproses, dan 579 sudah di acc.
Namun terdapat beberapa daerah lain, seperti Sidoarjo, Gresik, Bojonegoro, Probolinggo yang tidak ada data sama sekali.
Sehingga Sahabat Digiprint menyimpulkan progres penetapan NI PPPK di Jawa Timur baru mencapai 13 persen.
Baca Juga: Ingin Punya Ayam Adu dengan Leher Sekuat Beton, Lakukan 5 Cara Ini
Data tersebut berhasil dihimpun Garut suara.com dari Kanreg BKN Regional II Surabaya, dan chanel YouTube Sahabat Digiprint.
Sementara itu, hingga saat ini untuk kanreg BKN regional III Bandung Jawa Barat, belum memberikan update informasi terkait perkembangan penetapan NI PPPK.
Meski Begitu, pihaknya meminta semua guru bersabar dan menunggu pasalnya saat ini proses masih dilakukan.
Terpisah sejumlah guru Calon PPPK di Garut mengaku was-was dan cemas, belum adanya update informasi yang valid terkait penetapan NI PPPK khususnya untuk wilayah Garut.
Hal itu dapat dipahami mengingat jumlah calon PPPK Guru yang diusulkan, tergolong terbanyak kedua di Jabar setelah Kabupaten Bogor.
Kecemasan mereka sebenarnya terletak pada kekhawatiran adanya berkas yang tidak sesuai atau tidak lengkap seeprti yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya baru-baru ini. (*)
