SUARA GARUT - Perhimpunan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PGPPPK) Kabupaten Garut menggelar Rapat Koordinasi (Rakor).
Rakor PGPPPK tersebut di ikuti 42 Kordinator Cabang Se-Kabupaten Garut bertempat di Ruang Rapat Perumda Bank BPR, Sabtu,(10/06/2023).
Ketum PGPPPK Kabupaten Garut Rikrik Gunawan menyebutkan, sebelumnya banyak pihak menyebutkan PGPPPK sebagai organisasi ilegal.
Namun pernyataan itu di bantah mentah-mentah oleh Ketum PGPPPK Rikrik Gunawan, menurutnya kalaupun disebut ilegal namun toh pada dasarnya mereka menikmati hasilnya.
Iko sapaan akrab Rikrik Gunawan mengatakan, ketika PPPK dilahirkan dari rahim ibu pertiwi, dia merupakan bayi yang mungil, lucu dan belum memiliki apa-apa.
Saat itu, tahun 2019 pemerintah menggelar seleksi sesama tenaga honorer K2 untuk diangkat menjadi ASN PPPK.
Namun kelahiranya di bumi pertiwi itu, PPPK dipayungi PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajeman PPPK.
Sedangkan payung hukum yang mengatur terkait gaji dan tunjangan sama sekali belum diterbitkan.
Perjalanan panjang seleksi PPPK tersebut akhirnya membuahkan hasil, setelah dinyatakan lulus tahun 2019, namun mereka baru diangkat ASN PPPK tahun 2021.
Oleh sebab itu, wadah perjuangan dalam mengawal dan membisikan kebijakan dipadang perlu yang lebih fokus pada PPPK.
PGPPPK kemudian mendapatkan SK dari PGRI, sebagai Asosiasi Profesi sejenis (APKS) PGRI.
Kini kata Iko, keberadaanya diperkuat dengan telah terbitnya akta notaris pendirian PGPPPK, oleh Notaris Nugraha NUr Pramana, SH.,MKn
"PGPPPK kini sudah berbadan hukum, jadi bukan organisasi ilegal," kata iko pada garut.suara.com, pada (10/06/2023).
Saat ini PGPPPK tengah melakukan komunikasi dan pendekatan terutama, untuk memperjuangkan pengawalan Permenpan RB tentang Kenaikan Gaji Berkala (KGB), termasuk SK Pensiun untuk mendapatkan Jaminan Hari Tua (SK PP) JHT.
Sementara itu, kata Iko PGPPPK bukan memperjuangkan hanya satu angkatan saja, pasalnya buahnya akan dinikmati oleh seluruh angkatan.
TERPOPULER
