SUARA GARUT - Isu kekayaan fantastis yang dimiliki sejumlah pejabat di Garut menyeruak menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Garut, Rudy Gunawan.
Menyikapi hal tersebut, Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG) menuntut agar segera dilakukan pembuktian terbalik bagi pejabat Garut terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN).
Menurut Ketua Umum (Ketum) DPP FPPG, Asep Nurjaman, LHKPN bagi pejabat yang memiliki kekayaan fantastis ini menjadi syarat wajib untuk suksesnya agenda pemberantasan korupsi.
Asep menilai, pembuktian terbalik harta pejabat itu sebagai awal untuk melacak harta kekayaan fantastis yang dimiliki pejabat.
Para pejabat di Garut khusunya, harus membuktikan asal usul harta kekayaannya yang tidak sesuai dengan pendapatannya selama ini.
"Kalau kita mau menjadikan korupsi sebagai musuh besar, pemberantasan korupsi menjadi hal yang penting dan mendesak dilakukan. Caranya bisa dimulai dari eksekutif yang ada di pemerintahan dengan menunjukkan kalau mereka itu bersih," ungkapnya.
Menurutnya, memberantas korupsi itu harus serius dilakukan komprehensif hingga ke akar-akarnya.
"Kita harus serius memberantas korupsi secara komprehensif hingga ke akar-akarnya. Dan pejabat harus memberi contoh yang benar bagi rakyatnya," ujar Asep Nurjaman, saat dijumpai garut.suara.com, Jumat, 1 September 2023.
Ketum FPPG menilai, pembuktian terbalik harta pejabat Garut itu sangat penting untuk mengungkap harta yang fantastis dan asset yang dimiliki para pejabat.
"Asal usul harta pejabat itu harus jelas, biar rakyat mengetahui. Selama tidak adanya pembuktian terbalik seluruh harta pejabat Garut, maka pemberantasan korupsi di Kabupaten Garut akan sulit untuk dituntaskan," tandasnya. (*)
TERPOPULER
