Suara.com - Data yang dihimpun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP & PA) menunjukkan bahwa enam persen atau sekitar 5.2 juta anak dari total jumlah anak di Indonesia yang mencapai 87 juta menjadi korban kekerasan.
Menurut Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Lenny Rosalin, temuan ini merupakan masalah yang serius, karena apa yang dialami anak saat ini menentukan Indonesia di masa mendatang.
"Kalau 87 juta anak Indonesia tidak kita lindungi nanti pada saat Indonesia emas 2045 jumlahnya bisa menurun, karena sebagian dari mereka sakit lalu meninggal atau saat kecil stunting lalu meninggal atau jadi korban trafficking. Itu sebabnya kita harus jaga mereka untuk survive," ujarnya saat acara Media Gathering Refleksi 2017 dan Outlook 2018 di Jakarta, Kamis (28/12/2017).
Menurut Lenny, untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, maka sebaiknya dimulai dengan membangun anak. Hal ini kata dia bisa dilakukan dengan konvensi hak anak yang meliputi pemenuhan hak anak dan memberikan perlindungan khusus.
Pemenuhan hak anak, tambah Lenny berfokus pada upaya pencegahan yang meliputi pemenuhan hak sipil anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan, kesehatan dasar dan kesejahteraan serta upaya pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya bagi anak.
"Di era otonomi perlindungan anak kita bangun dalam bentuk kabupaten layak anak dengan target akhir mencapai Indonesia layak anak pada 2030. Kabupaten layak anak itu maksudnya menerapkan sebuah sistem, yang mana tujuan akhirnya memenuhi hak anak dan menjaga jangan sampai dia menjadi korban," terangnya.
Sejak menjadi pilot project pada 2006, sambung Lenny, hingga 2017 sebanyak 349 kabupaten/kota di Indonesia sudah terverifikasi layak bagi anak-anak. Dengan capaian yang telah didapat sejauh ini, Lenny optimistis Indonesia akan menjadi negara yang ramah anak, bahkan sebelum 2030.
"Ini semua tergantung daerah merespons bukan hanya Pemda-nya, tetapi komponennya juga bergerak untuk membangun ini harus keroyokan," tambah dia.
TERPOPULER
