Kemendikbud : Tingkat Buta Aksara di Indonesia Turun Drastis

Suara.com - Tingkat buta huruf di Indonesia semakin menurun. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dirjen PAUD dan Dikmas), Harris lskandar dalam acara taklimat media di Jakarta, Selasa, (4/9/2018).

Dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud menjelaskan bahwa sebesar 97.93 persen penduduk Indonesia telah berhasil diberaksarakan.

Dengan begitu, hanya tinggal 2,07 persen atau sebanyak 3.387.035 jiwa yang mengalami buta huruf. 

"Indonesia telah membuktikan keberhasilan dengan mencapai prestasi melebihi target, 23 provinsi sudah berada di bawah angka nasional masyarakat buta aksaranya," ungkap Harris lskandar di Gedung E Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Meski mengklaim berhasil mengurangi tingkat buta huruf, tapi Harris mengakui beberapa daerah di Indonesia masih terbelenggu masalah buta huruf yang tinggi. 

Terdapat 11 provinsi dengan angkat buta huruf di atas angka nasional, yaitu Papua (28,75 persen), NTB (7,91 persen), NTT (5,15 persen), Sulawesi Barat (4,58 persen), Kalimantan Barat (4,50 peren), Sulawesi Selatan (4,49 persen), Bali (3,57 persen), Jawa Timur (3,47 persen), Kalimantan Utara (2,90 persen), Sulawesi Tenggara (2,74 persen), dan Jawa Tengah (2,20 persen). 

"Disini perlu peran pemerintah daerah dan masyarakat untuk bersama-sama dalam penuntasan buta aksara," kata Harris menambahkan. 

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, kata Harris, adalah dengan merumuskan upaya penuntasan buta aksara dengan memprioritaskan di daerah-daerah dengan persentase buta aksara di atas 4 persen.

Selain itu juga, pemerintah akan menggelar Peringatan Hari Aksara Internasional 2018 di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara pada 6 hingga 9 September 2018.

"Karena Deli Serdang salah satu diantara kota kabupaten yang mempunyai komitmen tinggi dan juga dari segi penentasan keberaksaraan yang patut dicontoh oleh pemerintah kota kabupaten lain yang masih tertinggal," tutup Harris.