Suara.com - Vaksinasi HPV disebut sebagai pencegahan primer untuk kanker serviks, yang bisa dilakukan sejak usia dini. Berbagai studi menunjukkan vaksinasi HPV yang dilakukan secara nasional efektif menekan terjadinya kanker serviks.
Hal inilah yang membuat Kementerian Kesehatan menjadikan program vaksinasi HPV sebagai proyek percontohan yang pertama kali dilakukan di Jakarta pada 2016. Langkah ini disambut baik oleh semua pihak.
Hingga pada 2018, pemerintah pun melanjutkannya menjadi program percontohan vaksinasi dengan menyasar para siswi kelas 5 SD dan sederajat di lima daerah, yaitu Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan Manado. Sayangnya, program vaksinasi HPV dosis kedua yang seharusnya dilanjutkan pada November kemarin, ternyata terlambat untuk dilakukan.
Kondisi ini disayangkan Ketua Satuan Tugas Imunisasi Prof. Dr. Cissy B. Kartasasmita, Msc., PhD., Sp.A(K). Karena hal tersebut, sekitar 120 ribu anak perempuan terancam tidak mendapat vaksinasi HPV lanjutan karena adanya masalah ketersediaan vaksin.
"Kalau memang vaksinasi dianggap penting, seharusnya keterlambatan ini tidak terjadi,” ucapnya berdasarkan siaran pers yang Suara.com terima, Sabtu (21/12/2019).
Menurut Prof. Cissy, karena proyek percontohan ini sudah masuk dalam agenda Kementerian Kesehatan, seharusnya segala kendala untuk penyediaan vaksin bisa dipersiapkan jauh-jauh hari.
"Kita berharapnya keterlambatan ini jangan berlarut-larut. Kalau memang sudah masuk program Kementerian Kesehatan, seharusnya ada pergantian menteri atau dirjen, programnya tetap harus jalan sesuai rencana," lanjut dia lagi
Selain ketersediaan vaksin, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Gerindra, drg. Putih Sari, mengungkap jika penyebab keterlambatan pelaksanaan vaksinasi dosis kedua ini juga ditengarai karena adanya perubahan mekanisme pengadaan di internal kementerian kesehatan.
Hal ini terungkap pada rapat kerja kementerian kesehatan dengan DPR RI beberapa waktu lalu.
"Kelihatannya ada perubahan kebijakan-kebijakan menteri baru yang memengaruhi pelaksanaan program, tidak hanya vaksin HPV tapi juga pengadaan obat yang kemudian tertunda,” ucap drg. Putih Sari.
Meksi tidak memberi batas waktu agar pelaksanaannya bisa segera dilakukan, tapi drg. Putih menegaskan pihaknya terus mengawal proyek percontohan ini.
"Kami sudah mengingatkan kementerian agar segera terlaksana, karena kasihan juga anak-anak kalau sampai terlambat, nanti jadi tidak efektif dan mubazir, jatuhnya buang-buang anggaran,” tegasnya.
Mengenai efektivitas kerja vaksin, Prof. Cissy menyebutkan, anjuran yang diberikan untuk penyuntikan dosis kedua adalah maksimal 15 bulan. Artinya masih ada rentang waktu yang bisa dikejar pemerintah untuk segera melaksanakan vaksinasi. Hanya saja, sampai saat ini menurutnya belum ada penelitian yang menggambarkan bagaimana pembentukan antibodi jika vaksinasi lanjutan diberikan lebih dari batas anjuran yang diberikan. “Karena di negara-negara lain, keterlambatan seperti ini tidak terjadi.”
Vaksinasi HPV sendiri ditujukan memberikan antibodi tubuh untuk melawan serangan Human Papilloma Virus (HPV). Virus ini adalah virus umum yang ditemukan di mana-mana dengan lebih dari 130 tipe dengan keganasan yang berbeda. Adapun tipe HPV yang paling ganas dapat menyebabkan terjadinya kanker serviks.
Data Globocan 2018 dan 2012 menunjukkan insiden kanker serviks di Indonesia yang terus meningkat. Saat ini Indonesia menjadi negara dengan insiden kanker serviks tertinggi di Asia, bahkan lebih dari 50 persen di antaranya meninggal dunia.
TERPOPULER
