China Sempat Lobi WHO tak Tetapkan Darurat Global Soal Virus Corona?

Suara.com - China Sempat Lobi WHO tak Tetapkan Darurat Global Soal Virus Corona?

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan wabah novel Corona virus sebagai darurat kesehatan global. Namun sebelumnya, Pemerintah pusat China disebut sempat melakukan lobi agresif kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk tidak menyatakan itu.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Regional Amnesty International, Nicholas Bequelin dengan melihat pemberitaan setempat soal wabah novel corona virus. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar meminimalisir penyebaran kabar soal wabah tersebut.

Mulanya Pemerintah China melakukan berbagai upaya guna menekan informasi soal virus corona termasuk tingkatan bahayanya untuk kesehatan masyarakat.

Sejumlah dokter di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China sempat mengutarakan kekhawatirannya kepada rekan-rekan sesama tenaga medis tentang kondisi pasien dengan gejala mirip wabah sindrom pernafasan akut (SARS).

"Mereka segera dibungkam dan dihukum oleh pemerintah setempat karena menyebarkan rumor," kata Nicholas dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/2/2020).

“Para profesional medis di China mencoba memeringatkan tentang virus ini. Seandainya pemerintah di sana tidak berusaha meminimalkan bahayanya, dunia bisa merespon penyebaran virus ini secara lebih tepat waktu,” sambungnya.

Lalu dalam sebuah unggahan daring yang diterbitkan pada bulan berikutnya, Mahkamah Agung China mempertanyakan keputusan yang dibuat oleh otoritas Wuhan. Hal itu dilakukan Mahkamah Agung China untuk membantu adanya pembenaran bagi dokter.

Akan tetapi, pemerintah China masih terus mengupayakan meminimalisir informasi keparahan wabah tersebut. Pejabat tinggi di pemerintahan China sempat melakukan lobi agresif kepada WHO untuk tidak menyatakan status wabah novel Corona virus sebagai darurat global. Akan tetapi WHO tetap melakukannya.

Amnesty Internasional mencatat wabah novel Corona virus itu telah menginfeksi lebih dari 24.500 orang di seluruh dunia. Otoritas China juga melaporkan adanya 490 kematian dengan angka terbesar di Provinsi Hubei.

Amnesty Internasional mengatakan bahwa respon terhadap wabah ini berpotensi memengaruhi hak asasi manusia dari jutaan orang. Menurutnya yang paling penting ialah hak seseorang atas kesehatan yang dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Hak tersebut mencakup hak untuk mengakses perawatan kesehatan, hak untuk mengaskses informasi, larangan diskriminasi dalam penyediaan layanan medis, kebebasan dari perawatan medis non-konsensual serta jaminan penting lainnya.

"Penyensoran, diskriminasi, penahanan sewenang-wenang dan pelanggaran hak asasi manusia tidak memiliki tempat di dalam perang melawan wabah virus corona," tuturnya.

"Pelanggaran hak asasi manusia, bukannya memfasilitasi, malah menghambat respon terhadap kondisi darurat kesehatan masyarakat, dan mengurangi efisiensi mereka."