REGIONAL:
Suara.com - Belakangan ini, soal herd immunity untuk melawan Covid-19 marak dibahas di kalangan masyarakat Indonesia.
Bahkan ada pesan berantai yang menyebut-nyebut herd immunity akan diberlakukan apabila Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak berhasil dilakukan.
Akan tetapi, hal ini dibantah oleh Ketua Satgas Kewaspadaan dan Kesiagaan Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof. Dr. Zubairi Djoerban.
"Saya tidak tahu benar atau tidaknya. Saya tidak bisa bilang apakah Indonesia mau (herd immunity) atau enggak. Rasanya sih tidak. Sepanjang pengetahuan saya, tidak akan dilakukan herd immunity," katanya dalam sambungan telepon kepada Suara.com, Senin (25/5/2020).
Ia kemudian mencontohkan Swedia, sebagai satu-satunya negara yang menerapkan herd immunity, walaupun tidak 100 persen lantaran masih banyaknya sekolah-sekolah yang ditutup.
Dilansir CNN, hanya 7,3 persen masyarakat Stockholm, ibukota Swedia, yang memiliki antibodi yang dibutuhkan untuk mencegah penularan Covid-19.
Padahal, menurut Zubairi, dalam herd immunity, agar penularan penyakit berhenti, diperlukan sekitar 70-90 persen masyarakat yang memiliki antibodi atau kekebalan.
"Buat Swedia, itu masih jauh banget. Kalaupun (Indonesia) ada pemikiran ke arah sana, jangan tiru-tiru Swedia," tegasnya.
Akibat dari herd immunity yang 'tanggung' tersebut, data Johns Hopkins University menunjukkan bahwa jumlah kematian di Swedia per kapita lebih tinggi dari Amerika Serikat, negara dengan jumlah kasus positif dan kematian akibat Covid-19 terbesar di dunia.
Dalam data yang dilansir oleh Business Insider tersebut, Swedia dengan angka 38 per 100.000 penduduk lebih tinggi ketimbang AS yang berada pada angka 29 per 100.000 penduduk.
Sebab, jumlah penduduknya lebih sedikit dari AS, yakni hanya 10 juta penduduk, dan menurut Worldometers, kematiannya mencapai hampir 4.000 jiwa.
Sehingga apabila Indonesia mau mempertimbangkan melakukan herd immunity untuk memberangus virus corona, banyak yang perlu dikaji, terutama dari jumlah total kasus dan pasien yang meninggal dunia.
Pemerintah Indonesia kini sedang mempersiapkan negara ini untuk merangkul New Normal yang mungkin diterapkan setelah PSBB usai.
Zubairi menyebut bahwa bukan berarti setelah PSBB usai tidak akan terjadi penularan. Angka kasus memang menurun, risiko penularan sudah mulai berkurang, namun bukan nol.
New normal memperbolehkan masyarakat kembali bekerja, beberapa layanan publik seperti mal, toko, dan salon juga boleh dibuka. Yang berbeda adalah tetap melaksanakan upaya pencegahan seperti tetap mengenakan masker, rutin mencuci tangan, dan wajib menjaga jarak.
"Itu yang disebut sebagai new normal. Sebetulnya sama dengan PSBB, cuma dikurangi boleh keluar rumah, dikurangi boleh bekerja dan belanja. Tapi tetap sama pencegahannya, mutlak diperlukan," tandas Zubairi.
TERPOPULER