Soroti Kebijakan Pemerintah Terkait Kesehatan, Situs CISDI Diretas

Suara.com - Situs Organisasi masyarakat sipil yang fokus mengawal layanan kesehatan Indonesia, Center for Indonesia's Strategic Development Initiative (CISDI) mengalami peretasan. 

Peretasan situs itu berlangsung selama 3 hari lalu, dan Jumat (21/8/2020) malam situs baru bisa dikembalikan normal.

Menurut keterangan pihak CISDI, setelah peretasan itu ada beberapa dokumen hilang, yang sempat diterbitkan di situs CISDI. Peretasan ini diduga sebagai upaya pembungkaman dan intimidasi dalam menyatakan pendapat.

"Serangan ini berupa hilangnya dokumen-dokumen yang diterbitkan pada situs CISDI. Tim ICT kami melaporkan adanya penghapusan konten dan folder pada situs kami dengan intervensi pada server CISDI menggunakan teknik brute force," ujar pihak CISDI melalui cuitannya di laman twitter dikutip suara.com, Sabtu (22/8/2020.

"Jika penyerangan ini berkaitan dengan pernyataan-pernyataan kami dalam memberikan masukan kepada pemerintah, maka ini adalah upaya intimidasi dan pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi," sambung cuitan itu.

Sementara itu, CISDI belakangan ini memang cukup konsen mengkritisi pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Indonesia, khususnya dalam memberi perlindungan bagi tenaga kesehatan Indonesia dalam acara 'Cerita Perjuangan Nakes' beberapa hari lalu.

Di dalamnya mengundang para tenaga medis, aktivis, termasuk juga mantan Menteri Kesehatan RI periode 2014-2019 Nila F Moeloek yang mengatakan pandemi buktikan rapuhnya sistem kesehatan dan ekonomi Indonesia.

Belum lagi keterangan CISDI yang menyoroti layanan kesehatan yang tidak diprioritaskan, termasuk keberadaan puskesma. Padahal itu bisa menjadi kunci membangun sistem kesehatan di akar rumput dan bisa menjangkau hingga ke pelosok, dan masih banyak isu kesehatan masyarakat yang dikawal.

"Partisipasi masyarakat sipil seharusnya dilihat sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Sistem demokrasi Indonesia seharusnya mendukung dan melindungi kebebasan berpendapat tersebut," kata CISDI lagi.

Terakhir, CISDI memastikan peretasan ini tidak menyurutkan niat organisasi masyarakat itu untuk menyuarakan pendapat, khususnya isu terkait kesehatan dan kepentingan publik akar rumput.

"Melalui pernyataan ini, kami sampaikan bahwa CISDI akan tetap menjalankan fungsi sebagai masyarakat sipil yang berpihak pada kebijakan berbasis data yang mendukung kesehatan publik," tutupnya.

Sekedar informasi CISDI sudah berdiri sejak 2014 oleh Diah Saminarsi, yang berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Tidak hanya Diah, pentolan CISDI juga diisi oleh para praktisi medis yang ahli di bidangnya, seperti Dr. Ir. Wicaksono Sarosa, Prof. Dr. dr. Akmal Taher, SpU(K), Prof. dr. H. Fasli Jalal, Ph, Ddr. Setyawati Budiningsih, MPH dan masih banyak lagi.