Suara.com - Pelarangan mudik yang dicanangkan pemerintah terbukti tidak berdampak banyak terhadap kepatuhan melakukan protokol kesehatan.
Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19, Dr. Sonny Harry B Harmadi mengatakan, sebagian masyarakat masih nekat melakukan mudik meski dilarang.
Hal ini memicu terjadinya pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi akibat mobilitas masyarakat yang masif.
“Mengapa ini terjadi? Karena perilaku masyarakat saat libur panjang cenderung meningkat mobilitasnya. Bahkan selalu diikuti penurunan kepatuhan protokol kesehatan,” ungkapnya.
Ia mengatakan, perilaku masyarakat saat libur panjang juga mengalami peningkatan mobilitas. Namun Sonny menyebut adanya pelarangan mudik bukan tanpa hasil.
Sebab, pelarangan mudik merupakan kebijakan yang diambil berdasarkan pengalaman libur panjang yang lalu.
“Semua keputusan yang diambil dari pemerintah dan satgas didasarkan pada kajian ilmiah, data dan fakta. Dan kita belajar dari libur panjang sebelumnya, bahwa empat kali libur panjang di tahun 2020 terjadi lonjakan kasus,” ungkapnya pada acara webinar Terus Kencangkan
Protokol Kesehatan, Kamis (20/5/2021).
Yang paling sulit, menurutnya ketika masyarakat tidak menjaga jarak saat melakukan mobilitas secara masif.
“Makanya saat ada pelanggaran protokol kesehatan, potensi penularan kian meningkat. Sehingga terjadinya peningkatan lonjakan kasus. Akibatnya menyebabkan beban pelayanan kesehatan, juga angka kematian menjadi tinggi,” ungkapnya.
Dr. Sonny Harry B Harmadi menambahkan, perlu belajar dari masa lalu dan juga negara lain, di mana terjadinya pelanggaran mobilitas tidak ada satupun yang kebal walau penanganan pandemi sudah berjalan baik.
“Kita perlu belajar dari masa lalu dan pengalaman banyak negara, apalagi bila terjadi pelanggaran mobilitas. Tapi, walau kinerja penanganan COVID-19 sudah baik, tidak ada satu negara pun yang kebal,” tegasnya.
TERPOPULER
