REGIONAL:
Suara.com - Belum lama ini masyarakat dihebohkan dengan kontroversi proses produksi sinetron Zahra, yang mempekerjakan gadis berusia 14 tahun untuk berperan sebagai istri ketiga dan melakoni alur cerita dilema ala orang dewasa.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengatakan, kasus Sinetron Zahra bisa menjadi bahan evaluasi sekaligus pembelajaran bagi rumah produksi di Indonesia.
Rumah produksi diharapkan dapat menghasilkan konten atau penyiaran yang mendidik, bermanfaat, sekaligus memberi perlindungan pada anak.
"Konten apa pun yang ditayangkan oleh media penyiaran, jangan dilihat dari sisi hiburannya semata. Tetapi juga perlu mengandung informasi yang mendidik dan bermanfaat bagi masyarakat," ungkap Menteri Bintang lewat keterangan rilis yang diterima Suara.com, Sabtu (5/6/2021) kemarin.
Kata Menteri Bintang, pemerintah tengah berjuang keras dalam mencegah pernikahan usia anak, sehingga setiap media yang memproduksi konten yang melibatkan anak, harus mengikuti prinsip pedoman perlindungan anak.
Ia juga menyebutkan agar produksi dari suatu konten media, harus memenuhi aspek perlindungan terhadap anak dan juga perempuan.
Tidak hanya itu, orang tua pemeran juga diminta lebih bijaksana dalam memilih peran yang tepat dan selektif, sebelum menyetujui peran yang akan dimainkan oleh anaknya.
"Saya meminta orangtua sebelum menandatangani kontrak, untuk betul-betul mempelajarai skenario yang akan diperankan oleh anaknya. Apakah ada unsur pelanggaran hak anak dan perempuan atau tidak," ungkapnya.
Bukan hanya konten, Menteri Bintang juga meminta rumah produksi dan stasiun televisi selalu mempertimbangkan keamanan dan masa depan anak pada proses pembuatannya.
"Saya juga mengapresiasi dan mendukung sikap kritis masyarakat untuk terus mendukung pemenuhan hak anak di Indonesia. Dan saya juga apresiasi kepada KPAI atas langkah cepatnya atas isu tersebut," pungkasnya.
TERPOPULER