Infografis
Kim memimpin pertemuan politbiro kuat negara itu yang setuju untuk menerapkan langkah-langkah anti-epidemi darurat maksimum.
Langkah-langkah tersebut termasuk mengisolasi unit kerja dan secara proaktif melakukan pemeriksaan medis untuk menemukan dan mengisolasi orang dengan demam dan gejala tidak normal, lapor KCNA.
"Langkah-langkah praktis sedang diambil untuk menjaga produksi tetap pada tingkat tinggi di sektor-sektor utama ekonomi nasional dan untuk menstabilkan kehidupan masyarakat secara maksimal," demikian dilaporkan KCNA, media pemerintah Korea Utara.
Menurut KCNA, politbiro mengkritik sektor anti-epidemi negara itu karena kecerobohan, kelalaian, tidak bertanggungjawab, dan ketidakmampuan karena gagal merespons dengan sigap terhadap peningkatan kasus Covid-19 di seluruh dunia, termasuk di negara tetangga.
Sementara terkait vaksinasi Covid-19, Korea Utara tidak diketahui apakah telah mengimpor vaksin virus corona, meskipun memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan program berbagi vaksin Covid-19 global dari Covax. Sebagian besar warga Korea Utara dikabarkan tidak divaksinasi.
"Tidak ada bukti menunjukkan bahwa Korea Utara memiliki akses vaksin yang cukup untuk melindungi penduduknya dari Covid-19. Korea Utara telah menolak jutaan dosis vaksin AstraZeneca dan Sinovac yang ditawarkan oleh program Covax yang dipimpin WHO," kata Amnesty International Peneliti Asia Timur Boram Jang dalam sebuah pernyataan.
Pada bulan Februari, Covax dilaporkan mengurangi jumlah dosis yang dialokasikan ke Korea Utara karena negara tersebut gagal mengatur pengiriman apa pun.
