Suara.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi menanggapi santai somasi yang dilayangkan Forum Dokter Peduli Ketahanan Kesehatan Nasional (FDPKKN) beberapa waktu lalu.
Seperti diketahui, somasi tersebut diberikan karena FDPKKN menilai pernyataan Budi terkait biaya penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) hingga biaya Satuan Kredit Profesi (SKP) pada agenda Public Hearing RUU Kesehatan adalah keliru.
Pasalnya, biaya untuk menerbitkan surat tersebut tidak mencapai Rp 6 juta seperti yang dikatakan Budi. Oleh sebab itu, FDPKKN melayangkan somasi agar Menkes memberikan klarifikasi atas pernyataannya itu.
Menanggapi hal itu, Menkes Budi Gunadimengatakan bahwa dirinya tidak terlalu memikirkan somasi yang disampaikan kepadanya. Menurutnya, terdapat urusan yang lebih baik dipikirkan yaitu transformasi kesehatan guna meningkatkan akses pelayanan dan kualitas untuk masyarakat.
“Saya enggak terlalu memikirkan somasi, saat ini ada urusan yang lebih baik yaitu peningkatan pelayanan dan kualitas kesehatan di masyarakat,” ucap Budi dalam Pertemuan Menkes RI dengan 9 Koalisi Pendukung RUU Kesehatan di gedung Kemenkes, Senin (17/4).
Lebih lanjut, Budi mengaku, tidak masalah jika adanya perbedaan pendapat dari pihak FDPKKN. Menurutnya, perbedaan pendapat dalam demokrasi adalah hal yang wajar terjadi. Hal yang terpenting yaitu tidak terbawa perasaan ketika berbeda pendapat.
Selain itu bagi Budi masih banyak urusan kesehatan yang perlu difokuskan termasuk meneruskan 6 pilar transformasi kesehatan.
“Kalau ada perbedaan pendapat itu biasa dalam demokrasi. Yang penting enggak ada yang baper. Kalau mereka sibuk-sibuk mau somasi yaudah, Kalau saya mau fokus atasi masalah-masalah kesehatan lainnya,” ungkap Budi.
Tidak hanya itu, Budi sendiri juga punya pengalaman saat dirinya menjabat sebagai Menkes. Ia bahkan mengaku pernah mengundang kepada orang-orang yang benci Kemenkes untuk diskusi.
“Perdebatan biasa, semua orang banyak bicara. Saya terbiasa diskusi, kalau beda pendapat oke. Ketika saya jadi Menkes saya undang yang benci kemenkes," ujarnya.
Di samping itu, sebanyak 17 organisasi tenaga kesehatan siap membela Menkes atas somasi yang dituduhkan. Wakil Ketua Umum Persatuan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI), Deby Vinski mengatakan, pihaknya dan organisasi lainnya siap memberikan dukungan penuh kepada Kementerian Kesehatan atas somasi tersebut
“Kami 17 organisasi tenaga kesehatan mendukung Menkes (Budi). Kami bersama Menkes menghadapi somasi," Ucap Deby.
Tidak hanya itu, pihaknya juga telah menyiapkan data-data jika memang suatu saat dibutuhkan.
“Apapun yang dibutuhkan oleh Pak menteri akan kami berikan termasuk data biaya pengurusan STR dan SIP yang sangat mahal,” jelasnya.
TERPOPULER
