Menkes Optimistis Indonesia Bisa Akhiri Kasus TB di Indonesia, Bagaimana Strateginya?

Suara.com - Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin optimistis Indonesia bisa mengakhiri tuberkulosis (TBC). Hal itu ia ungkapkan saat menjadi peserta Stop TB Board Meeting ke-36 di Varanasi, India pada 25-26 Maret 2023.

Pertemuan yang dilakukan secara rutin setiap tahun ini membahas progress tentang penanggulangan TBC di dunia.

Beberapa progres salah satunya ialah dari Indonesia yang pada tahun 2022 berhasil menemukan 74 persen kasus TBC.

“Indonesia telah didukung oleh banyak regulasi multisektoral dan terus akan meningkatkan surveilans TBC melalui pengembangan inovasi digital dan pemanfaatan teknologi terkini,” ujar Menkes Budi.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan beban tertinggi TBC kedua di dunia dan berkomitmen penuh untuk melakukan eliminasi TBC. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr. Maxi Rein Rondonuwu mengatakan meskipun layanan kesehatan terdampak COVID-19, Indonesia terus berkomitmen untuk mencapai target eliminasi TBC.

“Hal tersebut nampak pada tahun 2022, Indonesia berhasil menemukan 74 persen dari target estimasi kasus TBC yang dicapai dengan menggencarkan penemuan kasus aktif, kolaborasi public dan private, serta melakukan pendekatan multisektoral,” ucap Dirjen Maxi.

Indonesia juga menyatakan dukungan penuh nyaterhadap agenda United Nation on High Level Meeting (UNHLM) on TB yang akan dilaksanakan pada September 2023, khususnya untuk memberikan pengobatan yang terbaik bagi orang dengan TBC melalui pengobatan yang lebih singkat, alat diagnosis yang lebih terjangkau, dan inovasi pencegahan yang lebih baik.

Hal tersebut disampaikan pula oleh deputy health minister Brazil bahwa kebutuhan akan pencegahan seperti vaksinasi perlu dapat diakses dengan mudah bagi negara berkembang untuk mewujudkan kesetaraan kesehatan bagi semua. Menteri Kesehatan India Mansukh Mandaviya juga menyampaikan bahwa saat ini India telah memiliki komitmen tertinggi untuk eliminasi TBC di tahun 2025 yang akan dipantau secara khusus oleh Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi.