Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyoroti cawe-cawe Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Tidak itu saja, upaya menjegal Anies Baswedan pun terlihat nampak jelas, saat Presiden Jokowi membiarkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko melakukan upaya mengambil alih Partai Demokrat.
"Cawe-cawe Presiden jokowi yang nyata adalah saat membiarkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko "mencopet” Partai Demokrat. Saya meminjam istilah “copet” dari Romahurmuziy PPP," tulis Denny yang diunggah di Twitter pada Rabu (31/5/2023).
Ia berpendapat, seorang Presiden yang tahu anak buahnya melakukan kejahatan politik harusnya langsung dipecat.
"Jokowi seharusnya tidak membiarkan Partai Demokrat dikuyo-kuyo Kepala Stafnya sendiri, Tak bisa dikatakan Jokowi tidak tahu. Tak bisa dikatakan Jokowi tidak setuju. Kalau ada anak buah mencopet, Presiden bukan hanya harus marah, tetapi wajar memecat Moeldoko," tulis Denny.
Ia menjelaskan kenapa mantan Panglima TNI Moeldoko yang berusaha mengambil alih Partai Demokrat disebut sebagai kejahatan politik.
"Jokowi tidak bisa mengatakan “pencopetan”" partai sebagai hak politik Moeldoko. Mencopet partai yang sah adalah kejahatan," jelas Denny.
