NasDem-Demokrat Prediksi Ada Ancaman Instabilitas jika Pemilu Berubah jadi Sistem Coblos Partai

Suara.com - Pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turut membicarakan soal judicial review terhadap sistem Pemilu yang tinggal menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam pertemuan ini, NasDem-Demokrat mempertegas sikap mendukung sistem porporsional terbuka. Sikap ini jelas berbeda dengan keinginan PDIP yang mengharapkan proporsional tertutup pada Pemilu 2024.

"Kami bersyukur juga bahwasanya sikap pemerintahan tegas, bersama dengan DPR bersama dengan 8 fraksi yang ada di DPR RI menyatakan kesepakatan untuk lebih memberikan ruang, mendukung sikap mempertahankan sistem proporsional terbuka," tutur Paloh di kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (22/2/2023).

Paloh menyampaikan juga prediksinya apabila sistem Pemilu ke depan berubah menjadi proporsional tertutup. Prediksi ini yang turut dibahas dalam pertemuan dengan AHY.

"Jadi di luar sesuatu yang barang kali, kemampuan akal sehat kami, kalau keliru terkait soal ini, dan kami bisa menyatakan, prediksi kami, mudah-mudahan kami salah, mudah-mudahan Demokrat dan NasDem salah, ancaman instabiliitas? Jangan sampai terjadi," tutur Paloh.

Terdepan Tolak Sistem Coblos Partai

Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan partainya dan Partai NasDem menjadi partai terdepan yang menolak wacana sistem pemilu dengan proporsional tertutup.

"Kami akan menjadi yang terdepan, Nasdem maupun Demokrat untuk menolak isu yang saat ini terus meresahkan yaitu wacana sistem pemilu proporsional tertutup versus proporsional terbuka," kata AHY saat konferensi pers hasil pertemuan dengan Ketum NasDem Surya Paloh di DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (22/2/2023).

Menurut AHY, wacana penerapan sistem proporsional tertutup bak membeli kucing dalam karung. Menerapkan sistem pemilu proporsional tertutup, kata AHY, hanya akan membuat Indonesia jauh mundur ke belakang.

"Kalau kita kembali ke sistem proporsional tertutup artinya kita set back, mundur sekian belas tahun ke belakang, rugilah kitra semua karena hak rakyat dirampas," ucap AHY.

Selain itu, AHY memandang sistem pemilu proporsional tertutup sangat buruk apabila diterapkan kembali di Indonesia.

"Buruk sekali kalau Indonesia balik ke sistem proporsional tertutup," jelas dia.

8 Partai Menolak Tertutup

Sebelumnya, delapan partai politik di parlemen tegas menolak Pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup. Mereka kompak menyatakan penolakan itu dalam forum.

Adapun forum pertemuan ketum dan petinggi parpol dilaksanakan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan.

Partai yang hadir di antaranya, Partai Golkar sebagai inisiator, Partai NasDem, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN, dan PPP. Sementara itu Partai Gerindra meski tidak hadir, mereka tetap ikut bersama dalam menyikapi penolakan proporsional tertutup. Sedangkan tidak ada keikutsertaan PDI Perjuangan dalam pertemuan atau pernyataan sikap.

"Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak erareformasi," kata

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).

Hanya PDIP

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa sistem pemilu proporsional tertutup bisa membawa dampak baik karena bisa anggota dewan yang berdasarkan kualitas.

"Itu kalau proporsional tertutup menghadirkan anggota dewan based on quality. Ini yang harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya," kata Hasto saat menyampaikan pidato pembukaan dalam seminar nasional "Daulat Pangan Wujudkan Kesejahteraan Petani dan Konsolidasi Program Mari Sejahterakan Petani (MSP)" di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

Menurutnya, para anggota legislatif terpilih merupakan sosok yang mampu membawa perubahan fundamental bagi Indonesia.

Perubahan fundamental yang dimaksud, di antaranya perubahan budaya literasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mengoptimalkan riset serta inovasi.

Lebih lanjut, Hasto menjelaskan bahwa pemilihan anggota legislatif dengan sistem proporsional terutup bisa membuat mereka yang terpilih tidak berdasarkan popularitas dan nepotisme.

Sekjen PDIP ini juga menegaskan bahwa partainya tetap konsisten memperjuangkan penerapan sistem proporsional tertutup.