REGIONAL:
Suara.com - Peluang terbentuknya kolaisi 'gemuk' atau koalisi besar menjelang Pilpres 2024 semakin nyata usai lima ketua umum partai politik pendukung pemerintahan Presiden Jokowi mengadakan pertemuan di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan pada Minggu (2/4/2023) lalu.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengatakan koalisi besar yang awalnya diwacanakan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akhirnya mendapatkan respons baik dari Jokowi. Namun, hal itu tentu memiliki kelebihan dan kekurangan.
"Plusnya, pasangan capres yang diusung berpeluang hanya dua. Kalau hal ini terwujud, maka Pilpres 2024 cukup satu putaran," ujarnya pada Senin (3/4/2023).
Kekurangannya, rakyat dinilai tidak memiliki banyak alternatif pilihan karena hanya ada dua pasangan capres-cawapres.
"Minusnya, dengan hanya ada dua pasangan, rakyat tidak banyak diberi alternatif pilihan. Padahal idealnya demokrasi diharapkan memberi lebih banyak pilihan, apalagi masyarakat Indonesia yang begitu heterogen," lanjutnya.
Selain itu, Jamiluddin mengatakan bahwa dua pasangan capres dan cawapres bisa kembali memunculkan keterbelahan di tengah masyarakat seperti Pilpres 2019 silam.
Bahkan, label cebong dan kampret juga dinilai masih kental di masyarakat.
"Minus lainnya, bila koalisi besar menang pada Pilpres 2024, maka dominasi partai pendukung pemerintah sangat kuat. Hal ini bisa memperlemah DPR dalam pengawasan, seperti saat ini. DPR praktis sangat lemah di hadapan pemerintah," ujarnya.
Namun, Jamiluddin mengatakan jika Koalisi Perubahan untuk Persatuan bisa merebut kemenangan DPR berpeluang sangat kuat. Hal itu karena koalisi besar bisa mendominasi DPR yang terus mengganggu jalannya pemerintahan.
Selain itu, pemerintah juga bisa menjadi bulan-bulanan sehingga sulit bekerja maksimal karena minim dukungan DPR.
"Karena itu, koalisi besar tersebut diharapkan tidak melibatkan PDIP. Kalau ini terwujud, maka pada Pilpres 2024 diharapkan tetap ada tiga pasangan capres yang maju," kata Jamiluddin.
"Selain itu, peluang dominasi di DPR juga dapat diminimalkan. Hal itu dapat memberi ruang pasangan capres yang menang untuk bekerja lebih maksimal," pungkasnya.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
TERPOPULER