Suara.com - Ketua DPP PDIP Said Abdullah membantah bahwa wacana pembentukan koalisi besar bukan dorongan dari Presiden Joko Widodo. PDIP menegaskan bahwa Jokowi bukan 'king maker' hingga mendorong Prabowo Subianto sebagai capres yang diusung koalisi tersebut.
Said menegaskan bahwa Jokowi tidak mengintervensi partai-partai politik. Selain itu, ia menilai Jokowi mempunyai sopan santun dan etika yang membatasinya, termasuk kapasitasnya sebagai Kepala Negara.
"Presiden punya sopan-santun dan etika politik yang luar biasa. Kami yang punya rekam jejak Pak Presiden Jokowi yang luar biasa, itu tidak mungkin dilakukan oleh Pak Jokowi, baik secara pribadi, personal maupun selaku presiden,” tegasnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/4/2023).
Said juga membantah pernyataan yang mengatakan bahwa PDIP bertolak belakang dengan Jokowi. Terlebih, muncul asumsi liar terkait ketidahkadiran Megawati Soekarnoputri dalam pertemuan Jokowi dengan lima ketum parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).
"Dari dulu Ibu Mega akan dibenturkan dengan Pak Jokowi, dari dulu. Bukan hanya sekarang," lanjutnya.
Sementara itu, Said enggan untuk menanggapi wacana duet Prabowo Subianto-Airlangga Hartarto dalam koalisi besar. Ia mengatakan bahwa tidak memiliki wewenang mengomentari wacana itu.
Said mengaku bahwa PDIP aktif berkomunikasi dengan para ketua umum partai politik. Namun, ia menepis komunikasi mengenai pencapresan, terlebih mengaitkan dengan wacana duet ketum Gerindra dan ketum Golkar.
"Kita ingin melanjutkan apa yang sudah dicapai Presiden Jokowi. Kalau punya kesamaan, estafet program itu dilanjutkan, titiknya sudah ketemu," tutupnya.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
Baca Juga: PPP Anggap Wajar PDIP Minta Kursi Capres Buat Syarat Gabung Koalisi Besar
