Infografis
Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai bukan sesuatu yang aneh, apabila PDI Perjuangan mematok kursi calon presiden sebagai syarat berkoalisi, termasuk melalui koalisi besar.
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani berpendapat, keinginan PDIP itu selaras dengan raihan suara mereka selaku partai pemenang pemilu 2019.
"Wajar saja dong, kalau PDIP itu menginginkan seperti itu. Wong PDIP partai terbesar, kursinya paling banyak," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/4/2023).
Tak hanya wajar dari sisi perolehan suara, permintaan kursi capres untuk kader internal PDIP itu juga dirasa lumrah, mengingat hasil survei PDIP masih yang tertinggi secara elektabilitas.
"Dan hasil survei masih paling tinggi. Kalau kemudian meletakkan syarat itu sangat wajar, yang nggak wajar kalau PPP yang meletak syarat itu," kata Arsul.
Belum Bahas Nama
PDIP belum ingin menuju kepada pembahasan nama tertentu, walau menginginkan kursi calon presiden di koalisi besar untuk kader mereka sendiri. Terpenting bagi PDIP saat ini adalah pembicaraan tentang konsep dari gagasan menggabungkan partai-partai melalui koalisi besar.
"Ini kan apakah arti sebuah nama kalau konsepsinya tidak ada, yang kita butuhkan adalah konsepnya ke depan dalam kehidupan berbangsa seperti apa," kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/4/2023).
Menurut Said setelah pembicaraan terkait konsep koalisi besar sudah rampung dan disepakati partai-partai di dalamnya, maka ha wajar untuk kemudian membahas siapa yang berpeluang diusung.
Baca Juga: Incar Kursi Capres Koalisi Besar, PDIP Belum Kebelet Pikirkan Nama yang Diusung
"Baru kita cari namanya. Jangan nama dulu baru konsepnya itu kebolak-balik," ujar Said.
