Ganjar Lepas Pemudik Lebaran 2023 Duluan dari PDIP, Sekjen: kan Bagi-bagi Tugas

Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa kader yang menjadi kepala daerah memang diminta untuk memperlancar arus mudik dan membantu masyarakat pulang ke kampung halaman masing-masing.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi soal Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang melakukan pelepasan pemudik asal Jawa Tengah di Stasiun Senen, Jakarta Pusat, Selasa (18/4/2023) siang.

Menurut Hasto, kehadiran Ganjar tersebut sebagai bentuk perhatian kepala daerah kepada rakyatnya yang ingin mudik.

"Bagi-bagi tugas. Pak Ganjar, kan, ke sini sebagai gubernur," kata Hasto.

Untuk diketahui usai Ganjar kunjungi Stasiun Senen pada Senin siang, kemudian Hasto menyambangi stasiun tersebut pada pukul 16.30 WIB dengan pengurus DPP PDIP, Rudianto Tjen dan Rokhmin Dahuri.

Hasto mengatakan, seluruh kader PDIP, terutama kepala daerah, memang diminta untuk fokus membantu pemerintah dalam rangka melancarkan arus mudik.

Tak hanya itu, kepala daerah dari PDIP juga diminta untuk memprakarsai program mudik di daerah masing-masing.

"Para kepala daerah PDIP juga gabungan prakarsa atas inisiatif daerah masing-masing," pungkasnya.

Kunjungan Ganjar

Sebelumnya, pemandangan tak biasa terjadi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo terlihat berada di area keberangkatan penumpang sekira jam 12.00 WIB.

Padahal, berselang sekitar empat jam kemudian, rencananya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto akan meninjau pemudik di stasiun tersebut pada jam 16.30 WIB.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar menjelaskan kedatangannya tersebut.

"Saya kebetulan tugasnya sebagai gubernur. Jadi, yang dari PDIP sudah punya agenda sendiri," katanya di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Selasa (18/4/2023).

Setelah kunjungan tersebut, Ganjar akan menyambung agenda dengan meninjau jalur mudik dari Jakarta sampai Kendal, Jawa Tengah.

Kegiatan tersebut rencananya akan dilakukan Ganjar bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.