Bakal Minta Jatah Capres, PDIP Disebut Bisa Persulit Konsolidasi Jika Gabung Koalisi Besar

Agatha Vidya Nariswari | Suara.com

Selasa, 18 April 2023 | 17:56 WIB
Bakal Minta Jatah Capres, PDIP Disebut Bisa Persulit Konsolidasi Jika Gabung Koalisi Besar
Presiden Joko Widodo hadir dalam Silaturahmi Ramadhan yang digelar DPP PAN di kantor pusat di Jakarta Selatan. (Ist)

Suara.com - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) disebut-sebut akan bergabung dengan wacana koalisi besar karena KIB dinilai memiliki mesin partai yang kuat.

Pengamat politik sekaligus pendiri Indonesia Political Power Ikhwan Arif mengatakan bahwa KIB perlu mendorong kader internal mereka untuk diusung menjadi capres atau cawapres dalam koalisi besar tersebut.

"KIB bisa saja menyusun langkah power sharing dengan mengusung salah satu kader untuk menjadi capres atau cawapres dan kemudian disodorkan ke dalam koalisi besar," ujar Ikhwan, Senin (17/4/2023).

Menurutnya, rekomendasi capres atau cawapres dari KIB bisa mempermudah wacana peleburan koalisi besar semakin terwujud. Peleburan KIB dan KIR menjadi sebuah koalisi besar juga dinilai tidak lepas dari peran Presiden Jokowi.

Ikhwan menilai restu Jokowi bisa membuat dua koalisi bersatu dan menjadi sebuah kekuatan besar. Bahkan, kekuatan ini bisa menandingi PDIP meski Jokowi merupakan kader PDIP.

Artinya, koalisi besar yang direstui Jokowi itu akan berhadapan dengan PDIP sebagai koalisi tunggal yang mengusung capres dari garis keturunan Soekarno.

"PDIP ingin merapat ke koalisi besar lantaran muncul narasi Prabowo-Airlangga dan PDIP tak mau ketinggalan sebagai salah satu partai pendukung pemerintah," ungkapnya.

Menurut Arif, PDIP menyadari bahwa mereka berpotensi kalah jika koalisi besar terbentuk.

Selain itu, keyakinan PDIP sebagai tuan rumah koalisi dinilai sebagai respons atas ketakutan PDIP yang ditinggalkan koalisi pendukung pemerintah.

"Sehingga PDIP harus mengambil langkah percaya diri sebagai tuan rumah dari koalisi," ujarnya.

Sementara itu, Jokowi juga merestui capres dari koalisi besar yang mengarah ke Prabowo Subianto. Menurutnya, jika restu sudah didapatkan Prabowo, wakilnya bisa saja jatuh pada KIB.

Oleh karena itu, masuknya PDIP dalam wacana koalisi besar ini dinilai bisa mempersulit konsolidasi partai jika partai itu mendorong capres koalisi besar dari kadernya sendiri.

"PDIP tentu akan meminta jatah capres atau cawapres, sementara koalisi besar kemungkinan akan mengusung Prabowo-Airlangga. Posisi capres akan sulit didapatkan PDIP karena sudah jatahnya Prabowo atau Airlangga untuk maju," pungkasnya.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Materi Teks Informasi Lengkap Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Gus Miftah Bocorkan Kartu Lebaran dan Hampers dari Presiden Jokowi, Isinya Jadi Omongan

Gus Miftah Bocorkan Kartu Lebaran dan Hampers dari Presiden Jokowi, Isinya Jadi Omongan

| Selasa, 18 April 2023 | 17:10 WIB

Bambang Tri Juga Divonis 6 Tahun Penjara, Siapkan Pengacara Yuzril Ihza Mahendra hingga Refli Harun

Bambang Tri Juga Divonis 6 Tahun Penjara, Siapkan Pengacara Yuzril Ihza Mahendra hingga Refli Harun

Surakarta | Selasa, 18 April 2023 | 17:10 WIB

Terima Perdana Menteri Ceko Petr Fiala di Istana Bogor, Jokowi Ajak Tanam Pohon Kamper

Terima Perdana Menteri Ceko Petr Fiala di Istana Bogor, Jokowi Ajak Tanam Pohon Kamper

News | Selasa, 18 April 2023 | 16:52 WIB

Jajaki Koalisi Besar, Cak Imin Sebut Golkar Fix Ikut Gabung Gerindra-PKB, Parpol Lain Nyusul

Jajaki Koalisi Besar, Cak Imin Sebut Golkar Fix Ikut Gabung Gerindra-PKB, Parpol Lain Nyusul

Kotak Suara | Selasa, 18 April 2023 | 16:22 WIB

Kuasa Hukum Gus Nur Temukan Kejanggalan Soal Vonis 6 Tahun Penjara, Resmi Ajukan Banding

Kuasa Hukum Gus Nur Temukan Kejanggalan Soal Vonis 6 Tahun Penjara, Resmi Ajukan Banding

Surakarta | Selasa, 18 April 2023 | 16:03 WIB

Terkini

Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok

Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok

Kotak Suara | Rabu, 08 Januari 2025 | 16:29 WIB

Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK

Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK

Kotak Suara | Sabtu, 04 Januari 2025 | 13:58 WIB

Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik

Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik

Kotak Suara | Selasa, 24 Desember 2024 | 06:12 WIB

Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur

Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur

Kotak Suara | Senin, 23 Desember 2024 | 11:26 WIB

Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano

Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano

Kotak Suara | Sabtu, 21 Desember 2024 | 14:37 WIB

MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam

MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam

Kotak Suara | Jum'at, 20 Desember 2024 | 23:22 WIB

Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu

Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu

Kotak Suara | Kamis, 19 Desember 2024 | 19:26 WIB

Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire

Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire

Kotak Suara | Rabu, 18 Desember 2024 | 20:51 WIB

Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK

Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK

Kotak Suara | Rabu, 18 Desember 2024 | 20:27 WIB

Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024

Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024

Kotak Suara | Rabu, 18 Desember 2024 | 12:34 WIB