REGIONAL:
Suara.com - Partai Buruh berencana memperkenalkan sosok bakal calon presiden yang kemungkinan diusung pada Pilpres 2024, saat acara May Day Fiesta di Istora Senayan, Senin (15/) awal pekan depan.
"Ada kemungkinan juga ucapan Hari Buruh Internasional dari calon presiden yang sudah diputuskan dalam Rakernas Partai Buruh," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers, Sabtu (29/4/2023).
Namun, kata Said, sosok bakal capres tersebut baru direkomendasikan dalam rakernas sehingga belum bisa dikatakan resmi diusung partainya.
"Ada satu atau dua mungkin akan hadir calon presiden yang sudah direkomendasi dalam Rakernas Partai Buruh," tambah dia.
Kehadiran sosok bakal capres pada acara Partai Buruh itu juga belum bisa dipastikan oleh Said Iqbal. Sebab organisasinya baru melayangkan undangan dan belum mendapat tanggapan.
Terdapat dua nama bakal capres yang sempat dibahas dalam Rakernas Partai Buruh, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.
Sebelum May Day Festive, Partai Buruh berencana berdemonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi dan Istana Negara.
Said mengatakan, partainya menargetkan 100 ribu kader maupun simpatisan bakal ikut demonstrasi. Tapi hingga Sabtu ini, baru 50 ribu yang dipastikan sebagai peserta.
"Kami akan menuntut pencabutan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya 9 poin terkait isu buruh dan 3 poin isu petani," kata Said.
Mereka juga menuntut pemerintah mencabut ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen dan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen.
Partai buruh akan menuntut agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga segera disahkan.
Dalam demonstrasi yang sama, Partai Buruh bakal menyatakan menolak RUU Kesehatan serta bank tanah.
"Kami juga bakal menyuarakan dilaksanakannya reforma agraria dan kedaulatan pangan," kata Said.
Kemudian, mereka akan meminta para calon presiden 2024 agar proburuh dan kelas pekerja. Terakhir, buruh menuntut penghapusan outsourcing dan menolak upah murah.
TERPOPULER
